Jangan Samakan Honor PPS di Jawa dengan di Kalimantan

"KBR68H, Jakarta - Minimnya honor membuat sejumlah Petugas Pemungutan Suara PPS di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengancam akan mengundurkan diri."

KBR68H, Jakarta - Minimnya honor membuat sejumlah Petugas Pemungutan Suara PPS di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengancam akan mengundurkan diri. Meski jumlah honor yang diberikan sama dengan daerah lain, namun beban kerja di Kabupaten Nunukan lebih berat. Rencana mundur massal tersebut dipastikan akan mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2014.

Apa yang akan dilakukan KPU Nunukan terkait ancaman mundur sejumlah petugas PPS? Simak perbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Rumondang Nainggolan dengan Ketua KPU Nunukan Muhammad Saing dalam program Sarapan Pagi

Ini murni karena honor yang minim jadi ada ancaman petugas PPS mundur?

Sebenarnya ini bukan persoalan hitungan anggaran kecil honor buat mereka tapi ini persoalan karakteristik daerah pedalaman. Bayangkan untuk daerah Krayan itu bensin sampai Rp 40 ribu per liter, itu bagian dari Kabupaten Nunukan. Jadi mereka ini berhitung seperti itu, insentif yang diberikan tidak seimbang dengan volume kerja yang mereka harus kerjakan untuk meng-handle pemilu legislatif. Kita baru mengadakan Pemilukada itu mereka diberi insentif lebih kurang Rp 1 juta itu kontestan hanya tiga calon pada saat itu bertanding, sekarang ini dua belas peserta partai politik, untuk Kabupaten Nunukan 281 caleg. Mereka ini di perbatasan serba susah, kita bicara tentang BBM saja mereka membeli Rp 40 ribu per liter sementara mobilitas mereka ke kantor begitu jauh. Jadi mereka juga mengusulkan kepada kami selaku penanggung jawab untuk bisa bagaimana terkondisikan mereka itu tertambahkan insentif yang diberikan kepada mereka, belajar dengan Pemilukada sebelumnya.

Uang Rp 1 juta waktu pilkada kemarin itu diberikan untuk satu kali pilkada ya?

Pilkada masanya 9 bulan sama dengan pemilu legislatif. KPPS itu adalah panitia penyelenggara kita di tingkat TPS nanti yang juga mereka tidak punya kesiapan. Sementara ini tinggal beberapa hari pemilu kami sudah menginstruksikan teman-teman panitia di bawah untuk mengadakan persiapan seleksi terhadap KPPS. Tapi menurut input yang diberikan oleh mereka rata-rata banyak yang tidak siap ketika rencana honornya seperti ini mereka tidak siap.    
 
Ini Rp 500 ribu per bulan, berapa biaya transportasi yang diberikan kepada petugas PPS ini?

Kita tidak ada biaya transportasi.
 
Jadi hanya Rp 500 ribu per bulan?

Benar itu untuk insentif kepada mereka selain ATK ya. Ini yang menjadi persoalannya adalah standar anggaran untuk daerah Jawa mungkin tapi kalau di Kalimantan terutama di perbatasan ini memang tidak bisa mencukup buat mereka, ini realistis tidak mengada-ada.

Jadi saat ini sudah ada petugas PPS atau belum?

Mereka kemarin terbantukan ketika Pemilukada itu. Jadi mereka tidak merasa terbebani karena ada honor yang juga diberikan kepada mereka terkait Pemilukada gubernur. Sekarang ini persoalannya adalah pemilu tinggal berapa hari sementara mereka harus bekerja untuk mem-backup data pemilih kami yang Nomor Induk Kependudukan invalid. Mereka ini semangat bekerjanya sudah mulai tidak semangat jadi sangat mempengaruhi, sementara ini dalam proses Daftar Pemilih Khusus dan ini sangat rawan. Ini juga menyangkut integritas mereka karena kita daerah perbatasan, pemilu di Malaysia berakhir tanggal 6 April, kita tanggal 9 April. Sementara Malaysia yakni Tawau ini lebih kurang 45 menit sudah sampai ke Nunukan. Saya takutkan mulai sekarang ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka mengadakan mobilisasi massa yang sangat besar. Peran PPS ini penting untuk memfilter semua ini untuk mereka bekerja secara maksimal. Karena kalau tiba-tiba ada pendaftaran dalam kaitan Daftar Pemilih Khusus secara bombardir begitu banyak jumlahnya, mereka ketika ditawarkan ini sangat rawat buat kami.
 
Ada berapa petugas PPS yang mengancam mundur?

Karena mereka sangat menghargai saya saya jelaskan berkali-kali saya bilang sementara coba berkomunikasi dengan pemerintah daerah, minta dukungan politis dengan DPRD. Saya yakin juga pemerintah daerah ini berpikir kencang karena membantunya juga harus pakai regulasi, cantolannya ada tidak regulasi yang mengikat.
 
Kalau dari KPUD sendiri apakah sudah pernah menyampaikan permasalahan ini ke KPU Pusat?

Sudah tapi sifatnya melalui forum yang sifatnya nasional. Mungkin karena persoalan terlalu banyak saya berpikir bahwa ini tidak sempat diserap dengan baik oleh Komisioner KPU Pusat. Kita berkali-kali menyampaikan, akhirnya kita coba mengadvokasi lewat provinsi karena hirarkinya begitu, KPU kabupaten/kota ke provinsi, provinsi sudah paham juga tentang persoalan ini. Tetapi dalam benak saya ini mungkin terlalu banyak persoalan sehingga tidak bisa meng-handle, makanya langkah pertama yang lebih tepat menurut saya adalah karena juga ada regulasi yang membuka ruang untuk itu di Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu di Pasal 126 itu memungkinkan. Inilah kami mencoba mencari celah kepada pemerintah daerah dan dukungan politis dari DPRD. 

Kalau sejauh ini pemda dan DPRD tanda-tandanya bagaimana?

Saya tidak bisa berandai-andai untuk sementara. Saya berusaha untuk meyakinkan bahwa persoalan pemilu ini kita hanya penanggung jawab teknis, tapi secara makronya adalah proses pemilu ini tanggung jawab bersama karena ini hajat nasional. Jadi kita tidak boleh berpangku tangan bahwa ini wewenang KPU saja tidak, ini ada beberapa persoalan yang lain dan juga butuh di-backup pemerintah daerah dan dukungan politis DPRD.

Ada berapa petugas PPS di Nunukan saat ini?

Ada 175 petugas PPS dari 240 desa. Karena yang lain tidak memenuhi syarat karena kaitan SDM akhirnya kami mencoba, sudah konsultasi dengan KPU ya akhirnya tidak semua kami takut ada persoalan lain lagi yang muncul.
 
Artinya yang tidak ada PPS digabungkan dengan desa terdekat ya?

Iya. Karena di perbatasan itu ada satu desa KK-nya 38 orang kan tidak efektif, satu PPS itu sudah berapa orang, ditambah segala macam nanti siapa yang diawasi.

Kalau kita hitung April berarti sisa tiga bulan, sebenarnya sampai kapan teman-teman ini bisa bertahan tanpa insentif tambahan?

Ini yang menjadi persoalan juga karena saya tanggal 19 ini berakhir masa jabatan saya sebagai ketua atau sebagai komisioner di KPU. Jadi mereka sangat tergantung dengan apa yang kami perjuangkan selama ini ke DPRD, mereka hanya menunggu apa yang terjadi. Kalau memang tidak tapi walaupun sudah berakhir masa jabatan saya harus bertanggung jawab karena akan dimintai pertanggungjawaban ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam masa jabatan saya. Jadi mereka menunggu, hari ini mereka juga menunggu, yang saya bayangkan adalah ini proses seleksi makan waktu sementara waktu terus berjalan dalam proses pemilu ini saya takut kinerja mereka menjadi tidak maksimal. Jadi perlu ada kepastian, kejelasan, minimal memberikan spirit buat mereka mungkin alternatif lain tapi apakah mungkin itu bisa terjadi. Misalnya kita minta bantuan pemerintah daerah menyiapkan perangkat PNS-nya tapi saya pikir ini justru menimbulkan biaya besar juga. Karena letak 15 kecamatan di Kabupaten Nunukan ini terbagi dari tiga pulau, untuk daerah Krayan saja kita hanya bisa mengakses lewat pesawat yang perginya jelas pulangnya tidak jelas, terus daerah perbatasan lain juga. Saya berpikir ini perkara yang tidak mungkin, satu-satunya adalah menaikkan insentif buat mereka dalam bentuk bahasa yang lain tidak harus dobel mata anggaran tapi kita mencari rumusan formula supaya mereka tetap bertahan.

Kalau idealnya insentif berapa untuk petugas PPS di Nunukan?

Kalau angka idealnya daerah perbatasan itu besar sekali sebenarnya. Tapi mereka mencoba mencukupkan keadaan itu dengan belajar pilkada sebelumnya itu. Saya sudah jelaskan pilkada ini anggarannya dibiayai APBD ini sesuai kemampuan keuangan daerah tapi mereka tidak bisa paham. Karena mereka bilang ini psikologi pemilunya berbeda, kalau kemarin cuma tiga calon kontestan sedangkan ini 12 calon dengan 281 caleg dengan proses macam-macam persoalan yang muncul.          

• honor
• PPS
• kalimantan
• jawa