Komnas HAM: Pemda Harus Sediakan Pemakaman Umum yang Tidak Menyulitkan Minoritas

"Bukan masalah pemotongan. Itu masyarakat Muslim, mereka yang ada di situ ada agama yang berbeda. Daripada ke (pemakaman) Mrican, mereka sepakat dimakamkan di situ (Jambon)," komentar Sultan.

BERITA | NUSANTARA

Rabu, 19 Des 2018 13:57 WIB

Author

Eka Juniari, Heru Haetami

Komnas HAM: Pemda Harus Sediakan Pemakaman Umum yang Tidak Menyulitkan Minoritas

Pemotongan tanda salib di nisan milik warga Nasrani di Yogyakarta. (Foto: Whatsapp)

KBR, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan aksi pemotongan tanda salib di nisan makam Albertus Slamet Sugiardi di pemakaman umum Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta.

Anggota Komnas HAM, Beka Ulung menilai hal itu akan memperkuat degredasi sosial di kalangan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah daerah agar tetap menjaga kerukunan warganya, termasuk memastikan status pemakaman umum.

"Saya menyarankan atau meminta kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah mana pun, agar memperhatikan solidaritas sosial dan nilai-nilai kemanusian yang sangat kita banggakan dari dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kejadian seperti di Yogya, sudah saatnya pemerintah daerah untuk menyediakan tempat pemakaman yang memang tidak menyulitkan warga minoritas," kata Beka Ulung kepada KBR, Jakarta, Selasa (18/12/2018).

Beka mengatakan Komnas HAM masih akan mencari akar permasalahan dari konflik agama yang menyebabkan terjadinya pemotongan salib nisan di pemakaman umum itu.

"Apakah itu kesepakatan atau kemudian ada paksaan? Itu sebenarnya sedang kami cari, fakta mana, karena kan versinya banyak banget," jelas Beka Ulung.

Ia menilai cara pandang suatu umat beragama terhadap agama lain memang sedang tumbuh subur di masyarakat.

Catatan Komnas HAM menyebut, praktik intoleran cukup sering terjadi satu tahun terakhir. Hal ini menjadi perhatian penuh Komnas HAM.

Baca: Mayoritas Minoritas di Kuburan  

"Ini menjadi catatan Komnas terkait dengan beberapa fenomena yang ada di Yogya. Tapi saya menegaskan bahwa selama semua itu warga negara indonesia, maka hak konstitusi mereka harus dilindungi pemerintah daerah, di mana pun, siapa pun," pungkasnya.

Gubernur DIY Anggap Masalah Selesai

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menganggap persoalan pemotongan nisan salib di makam Jambon, Purbayan, Kotagede sudah selesai.

Sultan juga membantah tidak ada intoleransi di provinsi itu.

"Nggak seperti itu yang terjadi. Kemarin sudah diselesaikan oleh Pak Wali Kota," kata Sultan di Yogyakarta, Rabu (19/12/2018).

Sultan menjelaskan, sudah ada kesepakatan antara keluarga dengan warga mayoritas di Purbayan terkait pemakaman Albertus Slamet Sugihardi, Senin (17/12/2018) lalu.

Sesuai permintaan tokoh masyarakat setempat, tidak ada simbol Nasrani sesuai agama yang dianut almarhum saat pemakaman.

"Bukan masalah pemotongan. Itu masyarakat Muslim, mereka yang ada di situ ada agama yang berbeda. Daripada ke (pemakaman) Mrican, mereka sepakat dimakamkan di situ (Jambon). Terus ada kesepakatan. Kan itu aja," jelas Sultan.

Ia memastikan persoalan telah selesai dan tidak ada aksi demonstrasi warga terkait pemotongan salib kayu di makam Slamet.

"Ya itu memang viral, tapi masalahnya sudah selesai tidak seperti yang diucapkan di situ (media sosial)," pungkas Sultan.

Sebelumnya, pusara Albertus Slamet Sugihardi dihiasi nisan salib kayu. Namun warga tidak terima, dan memotong kayu bagian atas yang membentuk salib tersebut.

Pemotongan bagian atas salib kayu itu atas permintaan warga Purbayan yang mayoritas Muslim.

Keluarga Slamet merupakan satu dari tiga keluarga yang beragama Katolik di Purbayan.

Editor: Kurniati
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - NUSANTARA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kenali Nusantara

Kabar Baru Jam 10

Samoa Menetapkan Status Darurat Campak