Bagikan:

Rizal Ramli: Ekonomi Rakyat 2022 Bakal Makin Tercekik

"Kalau saya lihat orientasi kebijakannya bahkan tahun depan akan lebih sulit dibandingkan tahun ini. Karena seluruh arah kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi ini hanya menguntungkan yang besar-besar,"

BERITA | NASIONAL | KABAR BISNIS

Jumat, 31 Des 2021 17:11 WIB

Author

Ranu Arasyki

Ilustrasi: Kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Bogor, Jawa Bara

Ilustrasi: Kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Cisadane, Pancasan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (30/11/21). (Foto:ANTARA/Yulius Satria)

KBR, Jakarta— Tahun depan, diperkirakan akan menjadi tahun yang sulit bagi masyarakat setelah melewati masa krisis akibat pandemi. 

Ekonom senior Rizal Ramli menyebut, beban ekonomi masyarakat akan jauh lebih berat dibandingkan 2021, seiring melonjaknya harga kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat.

Rizal Ramli mengatakan pertumbuhan gross domestic product yang ditaksir pemerintah mencapai 5,5 persen di tahun depan tidak akan berjalan serempak dengan kesejahteraan ekonomi rakyat, utamanya kalangan menengah ke bawah. 

Kondisi ini menurut dia disebabkan arah kebijakan pemerintah yang tampak hanya pro terhadap pengusaha besar sehingga mengenyampingkan kepentingan rakyat.

"Kalau saya lihat orientasi kebijakannya bahkan tahun depan akan lebih sulit dibandingkan tahun ini. Karena seluruh arah kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi ini hanya menguntungkan yang besar-besar, asing maupun aseng. Istilah hari ini, hanya menguntungkan oligarki yang dibikin mudah dengan berbagai macam aturan dan kebijakan, termasuk rencananya omnibus law [UU Cipta Kerja]. Menguntungkan pengusaha, merugikan karyawan dan buruh," katanya daring, Jum'at (31/12/2021).

Baca Juga:

Rizal mengingatkan, kenaikan upah minimal sangat rendah, yakni sebesar 1,09 persen, mengekor pada kenaikan inflasi yang diproyeksi berada di kisaran 3 persen. Pada saat yang bersamaan, masyarakat dibebani oleh kenaikan tarif listrik, tarif gas, tarif bahan bakar minyak (BBM), dan iuran BPJS Kesehatan.

"Jadi di satu segi upah rendah sekali, tetapi pemerintah dengan sengaja menaikkan barang/jasa yang merupakan komponen penting bagi buruh dan rakyat biasa. Jelas itu akan membuat kehidupan tahun 2022 jauh lebih sulit dibanding tahun ini," ujarnya.

Di segi ekspor, dia mencontohkan, Indonesia tidak lagi memeroleh royalti dari ekspor batubara. Pemerintah telah menghapuskan ketentuan mengenai royalti tersebut, di tengah kenaikan harga batubara dalam beberapa bulan terakhir hingga di atas US$200 per metrik ton. Penghapusan royalti itu menurut Rizal membuat negara kehilangan pendapatan hingga mencapai Rp100 triliun.

"Padahal kalau royalti nya tidak dihapus, Rp100 triliun itu bisa disubsidi ke tarif listrik rakyat, sehingga nggak perlu naik dalam dua tahun. Tapi ini pemerintahnya sangat pro sama yang gede, pro sama oligarki. Sementara ke bawah segala macam dinaikin. Termasuk pajak dan sebagainya," sambung dia.

Sulitnya keekonomian masyarakat tidak berhenti sampai pada masalah itu. Dia memproyeksi, pada 2022 likuiditas atau jumlah uang beredar di dalam negeri relatif sangat rendah. Kondisi ini dipicu karena lembaga keuangan dan dana pensiun berlomba-lomba membeli Surat Utang Negara (SUN), sehingga mereka membatasi likuiditas ke masyarakat. Likuiditas yang rendah itu membuat kalangan ekonomi ke bawah memilih pinjaman online yang bunganya kian mencekik.

"Untuk yang bawah benar karena uang beredar tidak ada atau kurang. Mereka mau tidak mau harus meminjam dari pinjaman online yang bunganya betul-betul mencekik 30-50 persen. Inilah yang mendorong proses percepatan kemiskinan struktural. Jadi yang terjadi, golongan menengah bawah sama bwah dicekik oleh pinjaman online ini dan dibebani dengan tambahan kenaikan tarif listrik, gas, BPJS dan sebagainya,"pungkasnya.

Editor: Agus Luqman

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Jalan Berliku Warga Ibu Kota Dapatkan Udara Bersih