KPK: Usul Revisi UU dari Presiden

"Pemimpin KPK menyetujui asalkan memperkuat KPK dengan mengubah 4 pasal "

KBR, Jakarta - Usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari Presiden Joko Widodo. Menurut Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja, presiden terlebih dahulu mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk merevisi UU KPK.

Kata Adnan, pemimpin KPK pun menyetujui untuk merevisi asalkan memperkuat KPK dengan mengubah 4 pasal yang disetujui.

"Ketika presiden membuat surat kepada KPK bahwa akan merevisi, kami mengklarifikasi presiden. Pak Presiden, apa betul bapak mau merevisi UU KPK. Karena kalau tidak, ya kami pikir sesuai pandangan KPK. Tapi karena beliau mengatakan saya memang berpikir untuk mengubah UU KPK dan untuk memperkuat. Oke pak, kalo begitu ok," ujar Adnan Pandu Pradja di Kantor Sekretariat Kabinet, Senin (14/11).

Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja menambahkan tidak khawatir revisi UU KPK tersebut memperlemah. Sebab, kata dia, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan sudah berkomitmen untuk memperkuat dengan hanya merevisi 4 pasal yang disepakati.

"Saya kembalikan pada jaminan dia sebagai Menkopolhukam dan tertinggi jenderal dan sebagainya, masa ga pecaya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengklaim pemerintah dengan KPK sepakat untuk merevisi UU lembaga antirasuah tersebut. Namun, hanya empat pasal yang direvisi yakni,  mekanisme penyadapan yang diatur di internal KPK, Dewan Pengawas KPK, penyidik independen serta penghentian penyidikan (SP3) untuk tersangka yang meninggal.

"UU KPK itu kan dari KPK mengusulkan empat titik. Berpulang kepada konsep awal waktu pembentukan KPK. KPK sudah begitu dengan kita, sehingga dengan demikian, KPK lebih kuat lagi kedepannya," ujar Luhut di kantornya, Senin (30/11).

Sebelumnya sejumlah fraksi DPR mengusulkan draf  RUU KPK untuk dibahas dalam masa sidang DPR. Dalam   RUU itu diduga ada sejumlah pasal yang akan melemahkan dan mengubah fungsi KPK.  Misalnya, masa berlaku KPK dibatasi hanya 12 tahun setelah RUU disahkan. Bahkan KPK tidak boleh menangani kasus korupsi yang nilainya di bawah Rp 50 miliar.

Editor: Rony Sitanggang 

• revisi KPK
• Wakil Ketua KPK
• Adnan Pandu Pradja
• presiden joko widodo
• Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan
• pasal pelemahan kpk
• 4 pasal penguatan kpk
• revisi 4 pasal