Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Tolak Wacana Pemekaran Papua

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw mengatakan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Papua mustinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada.

BERITA | NUSANTARA

Senin, 04 Nov 2019 08:58 WIB

Author

Arjuna Pademme

Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Tolak Wacana Pemekaran Papua

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara saat berkunjung ke lapangan bola Irai di Pegunungan Arfak, Papua Barat, (27/10/2019). (Foto: Antara/Setpres-Kris)

KBR, Jayapura - Forum Bupati se-Tanah Tabi, Papua menyatakan menolak wacana pemekaran wilayah di Bumi Cenderawasih. Penolakan itu didasarkan pada analisis pihak intelijen, seperti yang telah dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi, Mathius Awoitauw mengatakan, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Papua mustinya dilakukan sesuai mekanisme yang ada seperti diatur dalam undang-undang. Selain itu, harus juga disertai kajian akademik dan berdasarkan aspirasi dari kalangan masyarakat itu sendiri.

"Informasi bahwa yang ada ini (wacana pemekaran provinsi di Papua - red) pakai data intelijen. Nah ini yang harus kita konfirmasi balik lagi (ke Mendagri - red) supaya (wacana pemekaran di Papua) harus menjadi satu data yang bersama-sama," kata Mathius Awoitauw kepada KBR pada Senin (4/11/2019).

Munculnya wacana pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Papua Pegunungan, kembali menuai pro dan kontra di Bumi Cenderawsih. Misalnya, dari sejumlah pihak yang menolak pemekaran, termasuk dari Forum Bupati se-Tanah Tabi, dan kelompok yang belakangan ini memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tabi.

Menurut Mathius Awoitauw, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo tentang wacana pemekaran wilayah Provinsi Papua Tabi. Permintaan itu disampaikan ketika 61 tokoh Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, belum lama ini.

Provinsi Papua Tabi akan meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Mathius Awoitauw  yang juga Bupati Jayapura mengatakan, dokumen pemekaran Provinsi Papua Tabi dan kajian akademiknya telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, dan akan diserahkan juga ke Pemprov Papua serta ke DPR Papua.

"Kan waktu menerima 61 orang, Presiden menyatakan oke, dua atau tiga (provinsi). Kami (Presiden) menunggu informasi dari bawah," ujar Awoitauw menirukan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, rencana pemekaran wilayah Papua didasarkan atas alasan situasional. Bekas Kapolri itu menyebut, pembentukan provinsi baru di Papua didasarkan pada analisis bidang intelijen. "Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," tutur Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/10/2019) lalu. 

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik