Bagikan:

Ribuan Buruh Jombang Demo Tolak UMK

Buruh juga mengancam menyomasi Ketua DPRD lantaran pernyataannya dinilai tak berpihak pada buruh.

BERITA | NUSANTARA

Jumat, 20 Nov 2015 19:53 WIB

Ribuan Buruh Jombang Demo Tolak UMK

Ribuan buruh dari enam perusahaan besar di Jombang berunjuk rasa pada Jumat (20/11/23015) menolak UMK di depan Kantor Pemkab. (Foto: KBR/Muji L.)

KBR, Jombang – Ribuan buruh dari sekitar enam perusahaan besar di Jombang, Jawa Timur,  berunjuk rasa di Kantor Pemkab.  Dalam aksi menolak Upah Minimum Kabupaten (UMPK), para buruh juga mengancam akan melayangkan somasi kepada Ketua DPRD Jombang, Joko Triono.

Mereka mendesak ketua dewan meminta maaf secara tertulis kepada para buruh terkait statemen yang telah dilontarkan melalui salah satu surat kabar lokal di Jombang yang dinilai menyudutkan buruh. Yakni soal adanya isu politisasi salah satu Partai Politik tertentu. Sehingga timbul gejolak besar terkait penetapan UMK di Jombang tahun ini.

Koordinator buruh, Heru Sandi, mengatakan, statemen yang dikeluarkan Ketua Dewan itu tidak beralasan dan sama sekali tidak berpihak kepada buruh yang notabene merupakan wakil rakyat.

“Bahwasanya aksi yang kami lakukan ini tidak dibayar oleh siapapun dan kamu tak punya bukti pembayaran tersebut. Ketua DPRD Jombang kamu tidak berpihak kepada kaum buruh, berikan kami bukti, kalau kamu mampu memberikan bukti kami dipolitisasi. Kami memilik laporan keuangan yang jelas bahwasanya kami tidak dipolitisasi oleh Bupati atau siapapun atau oleh kelompok Politik manapun”, kata Heru Sandi, Jumat (20/11/2015).

Demonstrasi yang dilakukan kedelapan kalinya ini tetap menuntut Bupati mencabut usulan UMK (Upah Minimum Kabupaten) 2016 sebesar Rp. 1.923.000. Mereka meminta  UMK ditetapkan sebesar Rp. 2.115.000, sesuai dengan hasil survey kelayakan.

Buruh beralasan, semua kebutuhan dasar rumah tangga tahun depan bakal meningkat tajam. Mulai dari Tarif Dasar listrik dan naiknya tarif BPJS. Sehingga upah yang mereka terima sebesar UMK tidak mampu mencukup kebutuhan mereka selama satu bulan.

Koordinator Aksi, Heru Sandi, menambahkan, sejauh ini Pemerintah juga tidak mampu menjamin harga sembilan bahan pokok akan tetap stabil pasca naiknya TDL, BBM dan BPJS. Buruh mengancam akan terus melakukan aksi mereka hingga Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko menanggapi tuntutan mereka.


Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Kemarau Tiba, Waspada Kebakaran Hutan dan Lahan