Kapolri: Surat Edaran Ujaran Kebencian Tak Langsung ada Penangkapan

"Kapolri minta masyarakat jangan khawatir."

KBR, Jakarta- Kepala Kepolisian Indonesia Badrodin Haiti meminta masyarakat tidak khawatir dengan adanya Surat Edaran tentang Ujaran Kebencian atau Hate Speech. Badrodin mengatakan surat edaran itu dikeluarkan berdasarkan aturan-aturan yang ada, dan tidak akan menghambat kebebasan berekspresi atau berpendapat. Badrodin mengatakan surat edaran itu dikeluarkan karena selama ini polisi di tingkat bawah ragu-ragu dalam menegakkan hukum, dan kebingungan antara kategori penyebar kebencian dan kebebasan berekspresi.

"Kalau kritik silakan saja. Dalam SE ini ada langkah-langkah tata caranya. Tidak langsung melakukan penegakan hukum. Ada upaya misalnya. Orang melapor boleh ke polisi. Polisi tidak boleh langsung melakukan proses hukum. Tapi panggil, menjelaskan bahayanya, mediasi. cari titik temu. Kalau tidak ada titik temu, proses hukum ya harus berjalan. Ini lebih lunak. Tidak ada kekhawatiran, kalau SE ini terbit langsung nangkepin. Tidak seperti itu," ujarnya saat dihubungi KBR, Selasa (03/11).

Sebelumnya Kapolri Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran pada 8 Oktober lalu tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Menurutnya tak ada hal baru dalam surat edaran tersebut karena berisi penegasan dari KUHP terkait penanganan perkara yang menyangkut ujaran kebencian. 

Aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian itu bisa melalui media kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet. 

Editor: Dimas Rizky

• hukum
• peraturan
• Kapolri
• surat edaran penanganan ujaran kebencian
• berita