Jatah Freeport, Luhut Minta Menteri ESDM Ungkap Pencatut Nama Presiden

"Pengungkapan ke publik ini akan menjaga kredibilitas dari Menteri ESDM. "

KBR, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkap pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk negosiasi ke Freeport. Luhut beralasan, pengungkapan ke publik ini akan menjaga kredibilitas dari Menteri ESDM. 

Menurut Luhut, Presiden Jokowi tidak perlu turun tangan mengurus hal ini.

"Mana tahu saya, saya nggak ada waktu nanya-nanya itu. (Mau dilaporkan ke polisi?) Itu urusannya Menteri ESDM. Kalau udah gini, disuruh saja dibuka aja, karena udah sempat diomongin." kata Luhut di Hotel Shangrilla, (13/11). 

"Nanti kalau nggak diomongin, nanti kredibilitasnya jadi nggak bagus. (Ada dorongan ke Presiden untuk mengungkap?) Ah ngapain Presiden ngurus-ngurus gituan," tegas Luhut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said menyebut ada tokoh politik berkuasa yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menjanjikan PT Freeport bisa memperpanjang kontrak. Disebutkan pula, politisi itu seolah-olah menyatakan presiden dan wakil presiden meminta jatah kepada PT Freeport.

Kontrak Freeport akan berakhir pada 6 tahun mendatang. Presiden Joko Widodo mengajukan lima syarat untuk perpanjangan kontrak. Di antaranya peningkatan pembayaran royalti dan keharusan membangun pengolahan  (smelter).

Editor: Rony Sitanggang

• fee freeport
• Setya Novanto
• luhut pandjaitan
• 65 triliun