Ubud Festival Dibatalkan, Pendirinya Sebut Pemerintah Pengecut

Pembatalan karena temanya mengangkat kasus 65.

BERITA | NASIONAL

Sabtu, 24 Okt 2015 19:05 WIB

Author

Eli Kamilah

Ubud Festival Dibatalkan, Pendirinya Sebut Pemerintah Pengecut

Logo Ubud Writers & Readers Festival (Logo: www.ubudwritersfestival.com)

KBR- Pendiri festival sastra dan budaya Ubud, Bali (Ubud Writers & Readers Festival), Janet DeNeefe (DENIF), mengaku kecewa atas larangan sesi pembahasan peristiwa yang terjadi pada 1965 atau yang dikenal dengan G30S/1965 dalam festival yang diadakan mulai 28 Oktober hingga 1 November 2015. Dilansir dari halaman resmi acara itu, Janet mengaku sudah berusaha keras bernegosiasi agar sesi tersebut dapat dilaksanakan. Namun, keputusannya tetap sama; izin festival akan dicabut, jika sesi 1965 tidak dihapus. Setelah 12 kali festival diselenggarakan, baru kali ini festival prestisius yang diadakan di Ubud, Bali, tersebut mendapat kecaman dari pemerintah.

Janet mengatakan sebelumnya dia sangat percaya adanya rekonsiliasi dan pengakuan dari pemerintah kasus itu adalah pelanggaran HAM. Namun, dengan kejadian ini, dia menduga akan banyak elemen masyarakat mengatakan pemerintah pengecut. Pemerintah menolak untuk menghadapi tragedi nasional ini.

Sebelumnya, sejumlah agenda terkait peristiwa pembantaian massal 1965 di Indonesia dalam event Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) 2015 dibatalkan. Komite penyelenggara festival secara resmi mengumumkan pembatalan tiga agenda diskusi panel mereka yang membahas peristiwa 1965. Selain itu agenda lain yang juga dibatalkan adalah pemutaran Film The Look of Silence atau Senyap.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap