Pemerintah Tak Bisa Paksa Daerah Cabut Aturan Izin Bakar Lahan

"Pasalnya ada undang-undang yang membolehkannya."

KBR, Jakarta- Kementerian Dalam Negeri mengaku tidak bisa memaksa pemerintah daerah mencabut peraturan yang memperbolehkan pembakaran hutan. Ini menyusul adanya pelegalan pembakaran hutan dalam peraturan gubernur Kalimantan Tengah (nomor 15 tahun 2010).

Juru bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji mengatakan, peraturan daerah tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang (nomor 32 tahun 2009) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang membolehkan pembakaran lahan hingga 200 hektar. Itu sebab, peraturan daerah tidak bisa dicabut sebelum mengubah undang-undangnya.

"Undang-undangnya itu yang dilakukan perubahan baru kemudian pergub, karena sebenarnya orang untuk membuka kebun itu lebih murah dibakar itu, kemudian dijadiin kebun sawit. Kita mau meminta gubernur itu untuk mencabut padahal dia hanya menuruti undang-undang, gimana?" kata Dodi kepada KBR, (24/10).

Dodi Riyadmadji menambahkan, pemerintah menolak menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional lantaran adanya undang-undang tersebut. Kata dia, bila status dinaikkan menjadi bencana nasional, maka pemerintah yang harus bertanggung jawab atas seluruh tindakan para pembakar lahan.

Editor: Dimas Rizky

• lingkungan hidup
• kebakaran hutan dan lahan
• kabut asap
• peraturan daerah
• berita