Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Jokowi: Terlalu Banyak Eselon

""Terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya""

KBR, Jakarta-   Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk menyederhanakan organisasi dalam pemerintahan agar lebih efisien. Kata dia, selama ini terlalu banyak eselon di  lembaga dan kementerian.  Akibatnya menambah panjang proses perizinan dan menghabiskan biaya.

“Reformasi birokrasi harus terus kita lakukan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan, penghasilan dari para birokrat. Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya dan anggaran hanya habis untuk hal-hal rutin saja.” Ujar Jokowi, saat membuka kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual, Rabu (26/08/2020).

Baca: Pemerintah Hapus THR Idul Fitri 2020 untuk ASN Eselon I dan II

Menurut Jokowi, jika eselon dipangkas, dan birokrasi disederhanakan maka akan banyak anggaran yang bisa digunakan untuk program lain yang diberikan kepada masyarakat.

“Saya minta anggaran untuk membiayai yang strategis, yang relevan dengan kebutuhan kita, yang menjawab kepentingan masyarakat dan yang membawa lompatan-lompatan  kemajuan bagi Negara.” Ujar Jokowi.

Sebelumnya beberapa kali Presiden Jokowi telah mengingatkan para jajarannya untuk segera menyederhanakan birokrasi di lembaga dan kementeriannya masing-masing. Awal tahun ini beberapa kementerian seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB dan beberapa lembaga telah melakukan reformasi tersebut. 

Editor: Rony Sitanggang

• Aksi Nasional Pencegahan Korupsi
• surplus eselon
• birokrasi
• presiden jokowi