Share This

Belanja Pegawai Masih Lebih Besar dari Belanja Publik

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak, DPRD) Kota Ternate menilai belanja pegawai masih lebih besar dari belanja publik.

BERITA , NUSANTARA

Sabtu, 01 Agus 2015 16:34 WIB

Ilustrasi budget foto: Antara

Ilustrasi budget foto: Antara

KBR,Ternate- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menilai belanja pegawai masih lebih besar dari belanja publik, pada  pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 2015 oleh Pemerintah Kota Ternate.

Kondisi tersebut terjadi akibat jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang cukup banyak. Akibatnya sebagian besar APBD tersedot hanya untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, sehingga belanja publik mendapat porsi yang kecil. Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Mubin A. Wahid,

Mubin, menjelaskan masih tingginya belanja pegawai atau belanja tidak langsung dibanding belanja publik, disebabkan oleh beberapa faktor, dua diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh pemerintah kota ternate dari pemerintah pusat mengalami penurunan dan belum maksimalknya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pendapatan kita kan hanya jasa dan perdagangan, tidak ada tambang, tidak ada jasa-jasa yang lebih besar seperti daerah-daerah yang lain. Tapi dengan jasa perdagangan pemerintah mendesain begitu hebat, peningkatan maupun perluasan objek-objek pendapatan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi," kata Mubin A. Wahid pada KBR Sabtu (01/8).

Meski begitu Mubin, mengaku perbedaan prosentase antara belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak melebihi 60 persen antara belanja langsung dan belanja tidak langsung masing-masing hanya mengalami selisih lebih dari 40 persen.

Pada APBD-Perubahan 2015 Kota Ternate, pendapatan hanya bertambah Rp 9 miliar yang bersumber dari PAD, Pajak Bagi Hasil Kendaraan Bermotor dengan pemerintah provinsi dan Lain-lain pendapatan yang sah. Secara keseluruhan pendapatan pada APBD-P 2015 hanya mengalami penambahan Rp 23 miliar dari APBD induk senilai Rp 800 miliar.

 Editor: Erric Permana

   
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.