Wapres Ma'ruf Minta Pemprov Jabar Turunkan Angka Mobilitas

""Provinsi Jawa Barat penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan rekreasi belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta juga Bali.""

KBR, Jakarta -  Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah Jawa Barat segera melakukan upaya penanganan Covid-19 agar sebaran kasus di sana bisa ditekan.  

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan Data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021, tercatat belum ada penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.

“Di Provinsi Jawa Barat penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan rekreasi belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta juga Bali. Sedangkan mobilitas di tempat kerja, provinsi Jawa Barat dan Bali penurunan juga belum sejauh Provinsi DKI. Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” kata Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan Penanganan Covid-19 secara daring, Kamis (22/07/2021).

Ma'ruf Amin juga meminta percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

Sebab kata dia, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

"Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat," katanya

Sebelumnya engurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah terus menekan pergerakan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus harian Covid-19.   Ketua Satgas Covid-19 dari IDI Zubairi Djoerban mengatakan, pergerakan manusia berpotensi akan memunculkan kasus-kasus baru.

Sehingga menurutnya, skenario yang paling mungkin dijalankan dalam waktu singkat yakni terus membatasi mobilitas masyarakat hingga titik terendah.

"Menanganinya ya harus dengan metode gawat darurat, jadi memang untuk pandemi ini istilahnya monitor evaluasinya (monev) harian dan mengambil keputusannya juga harus cepat. Jadi kalau hari ini lebih berat, jadi harus lebih serius ketat lagi bagaimana membatasi pergerakan masyarakat. Paling gampang dilihat ya pergerakan masyarakat di jalan. Di jalan masih ramai, ya artinya belum terjadi pendisplinan untuk membatasi pergerakan masyarakat," ujar Zubairi saat dihubungi KBR, Rabu (14/7/2021).

Editor: Rony Sitanggang

• COVID-19
• IDI
• pembatasan ppkm darurat
• angka mobilitas
• Google Community Mobility Report