Kembali Gelar Sapa Aruh, Sultan Pastikan Percepatan Bansos Covid-19

"Bansos juga akan diberikan kepada kelompok-kelompok sosial seperti UMKM, PKL, buruh, pekerja informal, dan lainnya."

KBR, Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menggelar Sapa Aruh atau menyapa warga pada Rabu (21/7/2021) sore. 

Dalam kesempatan tersebut, Sultan menyampaikan maklumat dalam masa perpanjangan PPKM Darurat.

Sultan juga memastikan bahwa Pemda DIY akan mempercepat pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.

"Pemda DIY akan lebih mempercepat bantuan social dari pemerintah pusat, baik berupa uang , sembako maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak," kata Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Sultan mengatakan, APBD dan Dana Keistimewaan (Danais) di Yogyakarta akan dipusatkan untuk bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi. Selain itu juga untuk pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak dan diperlukan.

"Bansos juga akan diberikan kepada kelompok-kelompok sosial seperti UMKM, PKL, buruh, pekerja informal, dan lainnya. Bantuan itu akan diberikan melalui organisasi ataupun asosiasi yang menaungi," papar Sultan.

Raja Yogyakarta itu mencontohkan, bantuan yang diberikan kepada PKL di Malioboro berupa modal usaha yang dikelola koperasi dengan bunga ringan. Sebab jika dibantu satu per satu, itu akan memakan waktu yang lama.

"Kalau bantuan satu per satu mau selesai sampai kapan?. Kemungkinan kita akan mencari alternatif, toh yang tahu pimpinan, misalnya PKL Malioboro, ya yang tahu ketua asosianya. Bisa nggak bantuan kepada koperasi, kami tidak memungut bunga tinggi. Jadi bisa dicicil untuk memperkuat modal usaha mereka sendiri, bukan yang sekali habis," jelasnya.

Percepatan Vaksinasi

Pemda DIY juga akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi di kabupaten/kota. Ini dilakukan supaya segera terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity.

Sultan mengatakan, sebenarnya ia pernah memiliki gagasan untuk mengusulkan penundaan PPKM Darurat dengan pelonggaran sementara. Termasuk dengan memberikan relaksasi dan napas bagi masyarakat guna mencari nafkah kembali.

"Namun pertimbangannya adalah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda. Tapi tanpa mencederai tanggung jawab dan kewajiban saya kepada Presiden RI dan rakyat Yogya," ungkapnya.

Sultan berharap dalam masa perpanjangan PPKM ini, masyarakat bisa lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dia mengingatkan bagi yang melanggar, harus siap mendapat sanksi sosial maupun sanksi hukum.

"Dalam hal ini, Pemda DIY akan melibatkan secara aktif TNI/Polri melalui pemberlakukan aturan BKO dengan menempatkan posisi dan peran TNI/Polri dalam system komando operasional di lapangan," pungkasnya.

Editor: Wahyu S.

• yogyakarta
• sultan hamengku buwono
• PPKM Darurat