LIVEBLOG Pilkada Serentak 2018

KBR Surabaya - Warga Syiah asal Kabupaten Sampang yang tinggal di Rusun Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ikut menggunakan hak suara pada Pilkada 2018, Rabu (27/6/2018). Mereka mencoblos untuk pemilihan Bupati Sampang dan Gubernur Jawa Timur.

Salah satu warga, Muklis berharap pemimpin terpilih nantinya mampu menyelesaikan konflik jemaah Syiah di Sampang. Ia dan warga lain juga berharap bisa kembali ke kampung halaman dan hidup normal seperti sediakala.

"Kami berharap persoalan di Puspa Agro terekonsoliasi dengan cepat. Harapan kami baik Gubernur maupun Bupati bisa menyelesaikan konflik yang cukup lama. Itu harapan kami seperti itu," tutur Muklis di Sidoarjo, Rabu (27/6/2018).

Selain itu, ia juga ingin agar pemimpin yang memenangi Pilkada adalah sosok yang jujur dan amanah bagi rakyat Jatim maupun Sampang.

"Kami juga berharap, terkait dengan Pilkada ini bisa menghasilkan pemimpin yang jujur dan amanah," sambungnya.

Suasana TPS di Rusun Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur saat pemungutan suara, Rabu (27/6/2018). (Foto: KBR/ Budi P)

Karena itu kata dia, warga Syiah di pengungsian pun antusias menggunakan hak pilih. Pantauan KBR siang tadi, penghuni Rusun Jemundo itu terlihat berangsur mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 025.

"Terus terang kami sangat senang bisa mencoblos. Tadi warga yang datang cukup banyak," kata Muklis yang berasal dari Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang.

Pemuda usia 24 itu mengatakan, pengungsi Syiah berharap kandidat yang menang nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang membelit mereka selama enam tahun belakangan.

TPS 025 Rusun Jemundo, TPS bagi pengungsi Syiah Sampang. (Foto: KBR/ Budi P)

Muklis bercerita, sebenarnya warga Syiah Sampang menginginkan pencoblosan dilakukan di kampung halaman mereka. Tapi rupanya hal itu tak bisa dipenuhi. "Berikutnya, kami minta pemilihan di sini gak jadi soal," kata dia.

"Tetapi penghitungan di Sampang untuk menjaga gak politik kami, karena kami kelompok yang rentan," katanya lagi.

Menurut Mukhlis, warga Syiah yang sudah memperoleh formulir C6 sudah mencoblos sejak pagi. "Yang tidak menggunakan KTP bisa dikonfirmasi lebih lanjut," tambahnya.

Reporter: Budi Prasetiyo

KBR, Jakarta - Sampai pukul 15.00 WIB, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sementara ini unggul dalam hitung cepat pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Total data yang masuk sudah hampir 90%.

“Namun ini belum data final sehingga tidak bisa menyatakan siapa yang jadi gubernur terpilih di Jawa Barat,” menurut M. Khotib, peneliti dari LSI Denny JA.

Sementara itu di Jawa Tengah, dari total data masuk 82%, terlihat pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin unggul dibandingkan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Di Jawa Timur, data yang masuk sudah lebih dari 95% dengan keunggulan pada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dibandingkan dengan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Di provinsi Sumatera Utara, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus belum mampu mengungguli pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dengan data sementara yang masuk lebih dari 95%. Di Sumatera Selatan, data sementara ini sudah masuk hampir 90% dengan keunggulan pada pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya.

“Nama terkenal, para menteri yang pernah menjabat, belum tentu bisa meraih suara yang besar. Yang dibutuhkan adalah figur yang dekat dengan pemilihnya,” menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI. “Di Jawa Tengah juga terjadi lonjakan suara yang besar untuk pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah.”

Di Kalimantan Barat, data yang masuk masih sekitar 50% dengan keunggulan pada pasangan Sutarmidji-Ria Norsan. Sementara di Kalimantan Timur, total data sementera yang masuk sebesar 82%, dengan pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat di posisi unggul.

Di NTB, data yang masuk sudah hampir 100% dengan perolehan yang sangat tipis antara pasangan nomor 1 M Suhaili FT-Muhammad Amin dengan pasangan nomor 3 Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah.

Sementara itu di Maluku Utara, data sementara yang masuk lewat Lembaga Survei Kedai KOPI masih relatif kecil yaitu 22,57 persen, dengan keunggulan pada pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaluddin. “Di beberapa daerah memang akan butuh proses panjang karena akses yang rumit,” menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI.

Hasil hitung cepat selengkapnya klik di sini: http://kbr.id/quickcount2018 

Banyak yang menyebut PIlkada Serentak 2018 ini sebagai ‘Pilkada rasa Pilpres’. Tahun depan, Indonesia akan melangsungkan Pilpres dan Pemilu Legislatif. 

“Jika PKS dan Partai Gerindra konsisten berkoalisi, tampaknya akan terbentuk koalisi (di Pilpres),” menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana dalam siaran khusus Pilkada Serentak 2018 di Ruang Publik KBR saat ini jam 15-16 WIB. “Karena itu kemungkinan besar akan ada pengaruh yang terjadi ke Pilpres.”

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana menambahkan potensi konflik bisa terjadi pasca Pilkada serentak ini jika ada perolehan suara yang tipis. “Ini berpotensi untuk diadukan ke pengadilan, jika ada pasangan yang diunggulkan untuk menang, tapi tidak menang; sementara pasangan yang nomor 2 merasa berpotensi menang. Kemungkinan itu ada,” menurut Aditya.

Simak hasil hitung cepat selengkapnya bisa dilihat di sini: http://kbr.id/quickcount2018

KBR, Solo - Sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pilkada Jawa Tengah 2018 bernuansa unik. 

Di TPS 16 Gandekan, Jebres, Solo, Jawa Tengah, seluruh panitia penyelenggara mengenakan seragam Sekolah Dasar (SD). 

Ketua KPPS TPS 16, Ardes mengatakan panitia penyelenggara pemilihan memilih busana seragam SD sebagai simbol sifat anak yang jujur.

Menurut Ardes, simbol seragam warna merah putih juga untuk menarik minat para pemilih di lokasi tersebut.

“Secara filosofi, usia anak SD kan masih jujur, lugu. Sebagai KPPS kita kan juga dituntut bersifat seperti itu, jujur dan adil. Selain itu, memakai seragam SD ini juga untuk menarik minat para pemilih agar datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya," kata Ardes, di Solo, Rabu (27/6/2018).

Dalam pantauan di lokasi, banyak warga yang mendatangi TPS itu terlihat tertawa geli melihat penampilan panitia berseragam SD.

Ada lebih dari 1.000 TPS di berbagai wilayah di Solo untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur Jawa tengah hari ini. 

Selain di TPS 16, beberapa TPS lain juga memilih tema unik. Ada TPS bernuansa Piala Dunia 2018, Asian Games 2018, wayang, dan lain-lain. Jumlah DPT di Solo dalam Pilkada 2018 ini sekitar 401 ribu pemilih.

Reporter: Yudha Satriawan 

KBR, Jakarta - Banyak juga yang menyebut PIlkada Serentak 2018 ini sebagai ‘Pilkada rasa Pilpres’. Tahun depan, Indonesia akan melangsungkan Pilpres dan Pemilu Legislatif.

“Jika PKS dan Partai Gerindra konsisten berkoalisi, tampaknya akan terbentuk koalisi (di Pilpres),” menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana. “Karena itu kemungkinan besar akan ada pengaruh yang terjadi ke Pilpres.”

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI Aditya Perdana menambahkan potensi konflik bisa terjadi pasca Pilkada serentak ini jika ada perolehan suara yang tipis. “Ini berpotensi untuk diadukan ke pengadilan, jika ada pasangan yang diunggulkan untuk menang, tapi tidak menang; sementara pasangan yang nomor 2 merasa berpotensi menang. Kemungkinan itu ada,” menurut Aditya.

Simak siaran khusus Pilkada Serentak 2018 di Ruang Publik KBR saat ini jam 15-16 WIB di KBR dan hasil hitung cepat selengkapnya bisa dilihat di sini: http://kbr.id/quickcount2018

KBR, Jakarta - Sampai pukul 15.00 WIB, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sementara ini unggul dalam hitung cepat pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Total data yang masuk sudah hampir 80%. 

“Namun ini belum data final sehingga tidak bisa menyatakan siapa yang jadi gubernur terpilih di Jawa Barat,” menurut M. Khotib, peneliti dari LSI Denny JA. 

Sementara itu di Jawa Tengah, dari total data masuk 74%, terlihat pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin unggul dibandingkan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Di Jawa Timur, data yang masuk sudah hampir 90% dengan keunggulan pada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dibandingkan dengan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. 

Di provinsi Sumatera Utara, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus belum mampu mengungguli pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dengan data sementara yang masuk hampir 90%. Di Sumatera Selatan, data sementara ini sudah masuk hampir 80% dengan keunggulan pada pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya.

“Nama terkenal, para menteri yang pernah menjabat, belum tentu bisa meraih suara yang besar. Yang dibutuhkan adalah figur yang dekat dengan pemilihnya,” menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI.

Di Kalimantan Barat, data yang masuk masih sekitar 50% dengan keunggulan pada pasangan Sutarmidji-Ria Norsan. Sementara di Kalimantan Timur, total data sementera yang masuk sebesar 82%, dengan pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat di posisi unggul. 

Sementara itu di Maluku Utara, data sementara yang masuk lewat Lembaga Survei Kedai KOPI masih relatif kecil yaitu 22,57 persen, dengan keunggulan pada pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaluddin. “Di beberapa daerah memang akan butuh proses panjang karena akses yang rumit,” menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI.

Hasil hitung cepat selengkapnya klik di sini: http://kbr.id/quickcount2018

KBR, Jakarta - Sampai pukul 15.00 WIB, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum sementara ini unggul dalam hitung cepat pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Total data yang masuk sudah hampir 80%.

“Namun ini belum data final sehingga tidak bisa menyatakan siapa yang jadi gubernur terpilih di Jawa Barat,” menurut M. Khotib, peneliti dari LSI Denny JA.

Sementara itu di Jawa Tengah, dari total data masuk 74%, terlihat pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin unggul dibandingkan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Di Jawa Timur, data yang masuk sudah hampir 90% dengan keunggulan pada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dibandingkan dengan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Di provinsi Sumatera Utara, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus belum mampu mengungguli pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dengan data sementara yang masuk hampir 90%. Di Sumatera Selatan, data sementara ini sudah masuk hampir 80% dengan keunggulan pada pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya.

“Nama terkenal, para menteri yang pernah menjabat, belum tentu bisa meraih suara yang besar. Yang dibutuhkan adalah figur yang dekat dengan pemilihnya,” menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI.

Di Kalimantan Barat, data yang masuk masih sekitar 50% dengan keunggulan pada pasangan Sutarmidji-Ria Norsan. Sementara di Kalimantan Timur, total data sementera yang masuk sebesar 82%, dengan pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat di posisi unggul.

Sementara itu di Maluku Utara, data sementara yang masuk lewat Lembaga Survei Kedai KOPI masih relatif kecil yaitu 22,57 persen, dengan keunggulan pada pasangan Burhan Abdurahman-Ishak Djamaluddin. “Di beberapa daerah memang akan butuh proses panjang karena akses yang rumit,” menurut Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI.

KBR, Balikpapan – Pasangan calon nomor urut 1 Sofyan Hasdam – Rizal Effendi menuding banyak terjadi pelanggaran Pilkada Gubernur Kalimantan Timur hingga Rabu (27/06) dinihari.

Meski begitu, Rizal tak ingin menuding pihak yang terkait aksi bagi-bagi tersebut. Dia hanya menyatakan, telah terjadi aksi bagi-bagi uang atau bungkusan di sejumlah wilayah di Kota Balikpapan.

Menurut Rizal, laporan Panwaslu juga menyebutkan ada  pembagian beras dengan stiker pasangan calon tertentu. Kemudian ada pembagian nasi dengan uang Rp100 ribu

Rizal berharap, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melakukan sesuatu untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran itu. Dia ingin pilkada 2018 di Kalimantan Timur tidak dinodai oleh pelanggaran-pelanggaran.

"Di wilayah Utara di Timur, di Barat, sampai malam tadi saya sampai jam 1-an di-SMS. 'Kami sudah dikasih ini, Bapak kasih apa'. Saya bilang, 'pertama kalau uang saya nggak ada. Kedua kalau pun saya ada uang dan bagi-bagi, nanti malah saya yang ditangkap," kata Rizal Effendi, Rabu (27/6/2018).

Rizal Efendi juga mengeluhkan adanya kampanye hitam yang dilakukan secara masif oleh kelompok lain dengan berbagai cara. Bahkan rumahnya pun, kata Rizal, mendapat kiriman selebaran kampanye hitam yang menyerangnya.

Rizal mengklaim siap menerima dan menghormati apapun pilihan masyarakat. Namun dia, cukup optimis bakal memenangkan Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, perolehan suara pasangan Andi Sofyan-Rizal Effendy sebesar 21 persen, terpaut jauh dari pasangan nomor urut 3 Isran Noor-Hadi Mulyadi yang sudah memperoleh 31 persen dengan suara masuk 60 persen dari total suara. 

Reporter: Teddy Rumengan

KBR, Banyumas – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Banyuas, Jawa Tengah tetap melanjutkan kasus dugaan politik uang di Desa Susukan Kecamatan Sumbang, meski kuasa hukum DPC PDIP secara resmi mencabut laporan mereka.

Ketua Panwaslu Kabupaten Banyumas, Yon Daryono mengatakan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait akan dilanjutkan. Panwaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) bakal meneruskan kasus ini menjadi temuan Panwas atau bukan berdasar laporan.

Yon mengatakan Panwas telah memeriksa atau mengklarifikasi lima saksi, baik pelapor maupin terlapor. Klarifikasi akan dilanjutkan dengan saksi-saksi lainnya, termasuk istri salah satu calon bupati, Mardjoko yang diduga memberikan uang kepada terduga pelaku politik uang. 

Yon mengatakan surat pemanggilan telah dilayangkan pada Selasa pagi (26/6/2018). Namun, hingga Selasa sore, yang bersangkutan tak hadir ke kantor Panwaslu. Meski begitu, Panwas tetap menunggu yang bersangkutan.

“Pihak DPC PDIP telah mengirim utusan resmi, kuasa hukumnya atas nama Susteyo SH MA, untuk membuat laporan pencabutan dugaan politik uang di Desa Susukan. Akan tetapi, sesuai instruksi Bawaslu Jawa Tengah, maka Panwas Banyumas tetap berkewajiban melanjutkan dan meneruskan kasus tersebut dan ditingkatkan menjadi temuan Panwas,” kata Yon Daryono, Rabu (27/6/2018).

Yon Daryono mengakui situasi sempat memanas ketika sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menggeruduk kantor DPC PDIP Banyumas. 

Namun, setelah melalui mediasi dua belah pihak menarik laporan masing-masing. Banser Banyumas menarik laporan dugaan persekusi yang dilakukan Satgas Money Politics PDIP. Sementara PDIP mencabut laporan kepada Panwaslu terkait dugaan politik uang yang diduga terjadi pada gelaran selamatan atau tahlil.

Yon menambahkan, meski sudah mengklarifikasi kepada sejumlah saksi, namun Sentra Gakumdu belum memperoleh kesimpulan, apakah kasus Desa Susukan merupakan politik uang. 

Panwaslu masih diperlukan klarifikasi dan pendalaman ke sejumlah saksi-saksi lain yang hingga saat ini belum diperiksa.

Sebelumnya Satgas DPC PDIP melaporkan dugaan politik uang bermodus ajang selamatan atau tahlil. Namun, Banser NU setempat mengklaim pemberian uang atau 'berkat tahlil' dalam bungkusan amplop tersebut merupakan bisyaroh, hadiah, atau sodaqoh untuk peserta tahlil. 

Situasi politik sempat memanas lantaran terjadi pengerahan massa. Namun, akhirnya kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan damai.

Reporter: Muh Ridlo Susanto

KBR, Mataram - Sebanyak 70 orang dari 127 pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito, Majeluk, Kota Mataram, NTB ikut memberikan suaranya pada Pilkada serentak, Rabu (27/6/2018). Mereka mencoblos di TPS 12 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram. Lokasi TPS ini berjarak belasan meter dari Asrama Transito. 

Ketua RT pengungsi Ahmadiyah, Syahidin mengatakan, telah meminta ke seluruh pengungsi agar tidak Golput. Mengingat, nasib kelompok ini tak kunjung berubah sejak 12 tahun terakhir tinggal di pengungsian. Syahidin melanjutkan, dengan menggunakan hak pilih maka diharapkan gubernur pada masa mendatang mampu memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi warga Ahmadiyah.

"Kami sarankan agar taat sama pemerintah, jangan sampai ada yang tidak memilih atau yang beranggapan saya ini pengungsi masih belum merdeka, jangan seperti itu saya bilang," kata Syahidin, Rabu (27/6/2018).

"Ini memang masih dalam proses dan ujian terhadap kita, saya bilang. Harus memilih, siapapun yang Anda anggap itu baik memimpin lima tahun kedepan, itu terserah Anda," lanjutnya.

Syahidin menuturkan, selama masa kampanye Pilkada tahun ini tidak satupun pasangan calon gubernur atau tim pemenangannya yang mendatangi lokasi pengungsian. Pihak yang datang ke Asrama Transito hanya petugas KPU Kota Mataram yang menyosialisasikan visi-misi para pasangan calon Gubernur NTB serta tata cara memilih di TPS.

Pada pilkada kali ini, Syahidin berharap kepala daerah terpilih mampu memperbaiki nasib jemaah Ahmadiyah di NTB. Para pengungsi ingin segera keluar dari asrama Transito dan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kepala daerah yang kelak terpilih pun diharapkan mampu menjamin keamanan jemaah Ahmadiyah yang menjadi kelompok minoritas di NTB.

Baca juga:

• 12 Tahun Jemaah Ahmadiyah di Pengungsian Transito Mataram 
  
• Ini Instruksi Ketua Bawaslu NTB untuk Tutup Celah Kecurangan Saat Pencoblosan
  

KBR, Jombang – Berbagai kreativitas muncul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Rabu (27/6/2018). 

Misalnya di TPS 01, Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur. Panita Pemungutan Suara (PPS) menyediakan suvenir berupa bibit sayuran bagi para pemilih yang datang dan menggunakan hak pilihnya. 

Ketua PPS TPS 01, Santi Wurdianti, mengatakan bibit sayuran itu diberikan secara cuma-guma kepada pemilih dengan satu syarat, yakni para pemilih wajib membawa sampah plastik ke TPS setempat. 

Santi mengatakan konsep TPS unik ini terinspirasi banyaknya sampah plastik yang dibuang sembarangan dan mendominasi pencemaran sungai di Jombang.

“Prihatin, banyak sampah yang dibakar, dibuang ke sungai. Apalagi di wilayah sini ada lintasan sungai yang penuh sampah. Kita jadikan momen pilkada ini untuk edukasi sampah. Apalagi sampah yang tidak punya nilai profit. Jadi, tujuan TPS unik ini sekalian mensosialisasikan, membelajari bagaimana cara kita bertanggung jawab pada sampah plastik. Karena sampah di sungai ini didominasi sampah plastik", kata Santi, Rabu (27/06/18).

Deretan botol berisi sampah plastik terpasang di TPS 01, Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur, Rabu (26/6/2018). Pemilih yang datang menyerahkan sampah plastik akan mendapat bibit tanaman gratis. (Foto: Muji Lestari/KBR).

Ketua PPS TPS 01 Santi Wurdianto berharap langkahnya itu bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan di sungai, utamanya sampah plastik. 

Di TPS 01 Kelurahan Kaliwungu ini ada 357 warga yang memiliki hak pilih. Usai nyoblos, warga yang datang ke TPS dengan membawa sampah plastik langsung diberikan kenang-kenangan berupa bibit cabai dan terung oleh panitia.

Pantauan KBR, suasana Pemilihan gubernur dan bupati di Jombang berjalan lancar dan aman. Sejak pagi warga terlihat berbondong-bondong datang ke TPS masing-masing. 

Pemilihan gubernur Jawa Timur diikuti dua pasangan calon yakni pasangan nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistyanto Dardak serta pasangan nomor urut dua, Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno Putri. 

Sedangkan pemilihan bupati Jombang diikuti tiga pasangan, yakni pasangan nomor urut 1 Mundjidah Wahab dan Sumrambah, nomor urut 2 Nyono Suharli Wihandoko dan Subaidi Mukhtar serta pasangan nomor urut 3 Syafiin dan Choirul Anam.

Pemilih menukarkan sampah plastik dengan bibit gratis di TPS 01, Kelurahan Kaliwungu, Jombang, Jawa Timur, Rabu (26/6/2018). (Foto: Muji Lestari/KBR) 

Reporter: Muji Lestari 

KBR, Medan - Dua kandidat di Pilkada Sumatra Utara, Edy Rahmayadi dan Djarot Saiful Hidayat melakoni aktivitas berbeda pada pagi hari pemungutan suara, Rabu (27/6/2018).

Calon Gubernur, Edy Rahmayadi memilih menggunakan hak suaranya pada pagi hari. Calon nomor urut 1 itu mencoblos di TPS 15, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Rabu (27/6/2018).

Edy datang ke TPS bersama istri dan tiga anaknya di bawah guyuran gerimis. Keluarga Edy seragam mengenakan busana putih hitam.

"Ini pengalaman pertama saya mencoblos setelah kembali menjadi sipil," kata Edy di Medan, Rabu (27/6/2018).

Calon Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi usai menggunakan hak pilih di salah satu TPS di Medan, Rabu (27/6/2018). (Foto: KBR/ Anugrah)

Beda dengan Edy, pada waktu yang bersamaan calon Gubernur Sumatera Utara Djarot Saiful Hidayat masih menikmati sarapan di rumahnya di Jalan Kartini, Medan. Ditemani sang istri, Happy Farida, kandidat nomor urut 2 itu menyantap lontong Medan. Keduanya tak bisa mencoblos pagi lantaran masuk daftar pemilih tambahan. 

"Kami ini masuk dalam daftar pemilih tambahan, nyoblos antara jam 12 sampai jam 1," jelas Djarot.

Selain ditemani sang istri, tampak pula Ketua Tim Pemenangan, Djumiran Abdi.

Pilgub Sumut tahun ini diikuti dua pasang calon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Mereka akan memperebutkan suara 9 juta lebih warga yang terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 33 kabupaten/kota di provinsi ini.

Baca juga:

• Cagub Sumut Boleh Gunakan Dana Kampanye Hingga Rp84 Miliar 
  
• Distribusi Surat Suara Pilgub Sumut, Ini Daerah yang Paling Lama Terima 
  

Reporter: Anugrah Andriansyah

KBR, Mataram - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat (NTB) memerintahkan seluruh pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak meninggalkan lokasi pencoblosan sebelum pemungutan suara ditutup. Instruksi itu menurut Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid dilakukan untuk mencegah potensi kecurangan selama pelaksanaan Pilkada 2018, Rabu (27/6/2018).

Kata Khuwailid, pengawas yang berjaga di masing-masing TPS diminta terus waspada. Terlebih, jumlah pengawas di setiap TPS hanya satu orang.

"Kami sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas TPS untuk tidak meninggalkan tempat pemungutan suara. Jika akan salat dan seterusnya dilakukan setelah penutupan proses pemungutan suara," kata Khuwailid di Mataram, Rabu (27/6/2018).

"Setelah itu, seluruh kotak suara harus dipastikan tidak dimungkinkan terjadinya dimasukkan surat suara lain ke dalam kotak suara," lanjutnya.

Khuwailid mengatakan, hasil pengawasan Bawaslu dan para relawan nantinya menentukan kualitas seluruh proses pemilihan. Maka ia memastikan, celah kecurangan di setiap tahapan Pilkada harus diantisipasi. Pengawasan pun bukan hanya dilakukan oleh petugas Bawaslu melainkan juga relawan pemantau Pemilu meliputi anggota LSM, organisasi kepemudaan dan kelompok lainnya.

Bawaslu mendeteksi sebanyak 2.909 dari total 8.336 TPS se-NTB masuk dalam kategori rawan pada pilkada serentak ini. Di NTB, terdapat empat daerah yang melaksanakan pilkada serentak yaitu pemilihan Gubernur NTB, pemilihan Bupati Lombok Barat, pemilihan Bupati Lombok Timur dan pemilihan Wali Kota Bima.

Baca juga:

• Anggota dan Staf Bawaslu NTB Jalani Tes Urine 
  
• Bawaslu NTB Awasi Akun Medsos Pasangan Calon dan Tim Sukses 
  

Reporter: Zainudin Syafari

KBR, Bogor - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengklaim hingga saat ini belum ada laporan politik uang pada pelaksanaan Pilkada Kota Bogor, Rabu (27/6/2018). Yang justru sempat terindikasi menurut Fritz, laporan dugaan pelanggaran penyebaran berita bohong atau hoaks. Yakni berupa pengiriman pesan berantai melalui aplikasi whatsapp.

Pemantauan Bawaslu pada Pilkada serentak tahun ini dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya Kota Bogor.

"Pertimbangannya karena di sini itu rumah salah satu kandidatlah kira-kira. Tapi juga memang kebetulan daerah ini cukup banyak orang partai politiknya yang tinggal, biasanya sih kalau kami lihat dari modusnya apabila ada kediaman di daerah situ biasanya tidak akan terjadi, karena mereka saling menjaga," terang Fritz kepada wartawan di Bogor, Rabu (27/6/2018).

"Dan tadi saya habis ngobrol dengan panwascamnya dan panwaslu kota Bogor belum ada menemukan indikasi politik uang," tambahnya.

Selain Bogor pemantauan komisioner bawaslu juga dilakukan di lokasi lain seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Serang. Untuk Kota Bogor pemantauan dilakukan di delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS), diantaranya di Kecamatan Tanah Sareal, Kelurahan Kayumanis. Dari 404 TPS yang tersebar di kecamatan Tanah Sareal, ada sekitar 153 ribu pemilih yang terdaftar.

Senada dengan Fritz, Camat Setempat, Asep Kartiwa mengatakan hingga berlangsungnya pemungutan suara tidak ditemukan indikasi politik uang.

"Kami sempat khawatir ada politik uang ya di sini. Tapi alham dulilah dari 404 TPS sekecamatan Tanah Sareal tidak ada indikasi serangan fajar atau politik uang lainnya, paling hanya masalah-masalah sepele saja," tutur Asep.

Baca juga:

• Dari Ribuan Laporan Pelanggaran, Hanya 9 yang Terkait Politik Uang Pilkada 2018? 
  
• Pilkada Serentak 2018, Kemendagri Sebut 6 Wilayah Ini Rawan Pelanggaran 
  

Sebelumnya terkait indikasi pelanggaran politik uang, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettaloho menyebut ada 9 kasus sepanjang poses pilkada 2018. Dua kasus diantaranya telah diputus bersalah, dua kasus divonis bebas dan sisanya masih dalam proses. Namun menurut Fritz, hingga pukul 02.00 WIB dini hari tadi Bawaslu kembali menerima satu laporan pelanggaran politik uang di Tapanuli Utara.

"Ini bertambah satu ya jadi 10, bukan nambah 10. Kemarin 9 itu Bu Dewi belum memasukan yang dari Tapanuli Utara."

Selain pengaduan terkait praktik politik uang, Bawaslu juga mendapat laporan bahwa di salah satu TPS di kawasan Tangerang terdapat kartu pemilihan yang basah. Kata Fritz, pemungutan suara tetap bisa dilakukan apabila KPU menyediakan kertas suara baru. Tapi jika tidak, maka pemungutan suara terancam ditunda.

Reporter: Dwi Reinjani

KBR, Jember - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengecek langsung daerah yang tergolong zona rawan pada pelaksanaan Pilkada serentak, Rabu (27/6/2018).

Kapolda Jawa Timur, Widodo Eko Prihastopo mengatakan ada lima kabupaten yang masuk zona merah atau daerah rawan pada Pilkada 2018 ini. Antara lain, Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Bondowoso dan Probolinggo.

"Dari 18 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada, 5 diantaranya masuk zona merah. Ada 11 indikator kerawanan yang semuanya sudah dipetakan. Untuk itu kami cek langsung ke lokasi untuk memastikan semua aman," kata Kapolda dalam kunjungannya ke Jember, Selasa (26/6/2018).

Ia menambahkan, 53 ribu personel gabungan dari Polri, TNI dan Linmas diterjunkan untuk menjaga kontestasi politik di 18 kabupaten/kota. "27 ribu sekian adalah personel Polri sementara sisanya TNI dan Linmas," kata dia.

Saat disinggung soal kerawanan pada Pilkada, Kapolda mengatakan ada sejumlah ancaman diantaranya aksi terorisme dan politik uang. Sejauh ini Polda Jatim telah menangkap 55 terduga teroris. Sementara untuk kasus politik uang dan pelanggaran etik ada 70 laporan yang diterima oleh Polda Jatim.

"Satgas anti-teror sudah bergerak. Temuan politik uang juga ada. Di Pilgub dan Pilbup. Total kasus yang dilaporkan termasuk soal pelanggaran etik berjumlah 70an kasus."

Baca juga:

• Pengamanan Pilkada Serentak, Polri Minta Daerah Sediakan Anggaran Memadai 
  
• Kapolri Sebut Penembakan Trigana Air di Papua Terkait Pilkada 
  

KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pemilih Pilkada serentak 2018 ini serius memikirkan pilihan calon kepala daerah sebelum mencoblos. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta pemilih lebih rasional dalam memberikan hak suara dan, tak memilih koruptor.

Imbauan itu ia tekankan sebab KPK khawatir, calon kepala daerah berstatus tersangka korupsi bakal memenangi Pilkada 2018. Mengingat, preseden tersangka korupsi memenangi Pilkada sebelumnya pernah terjadi.

"Masyarakat rasional saja. Kita lihat yang dulu, Boven Digul dan Tomohon, bupati sudah masuk di penjara, Pilkada menang. Kita tunggu saja yang enam ini. Kalau menang juga, ini soal rasionalitas," kata Pahala kepada KBR, Selasa (26/6/2018).

"Lihat saja buktinya, pokoknya kalau terima suap, integritasnya tercela. Selesai. Tetapi kan kita tidak boleh berkampanye, jangan pilih A, jangan pilih B. Bukan. Nah ini soal rasionalitas, kami juga deg-degan. Jangan-jangan yang enam ini ada yang menang," tambahnya.

Menurut Pahala, KPK telah dua kali melakukan riset yakni pada Pilkada serentak 2015 dan 2017 untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana kampanye calon kepala daerah. Dari ratusan wawancara, tim menemukan bahwa ongkos politik para kandidat calon kepala daerah disokong sejumlah 'sponsor'.

Ia melanjutkan, pada 2015, KPK mewawancarai sekitar 270 calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada. Sementara pada 2017 ada 100 calon kepala daerah yang disurvei. Hasilnya, hampir semua mengakui mencari sponsor--yang kebanyakan dari kalangan pengusaha--untuk menanggung biaya mahar, saksi, dan kampanye. Akibatnya sekitar 70 persen di antaranya harus ditebus dengan pemberian proyek, izin usaha atau jabatan.

Baca juga:

• LIVEBLOG Pilkada Serentak 2018 
  
• Polemik PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg 
  

Belum lagi, kata Pahala, sebagian kandidat juga memerlukan tambahan dana untuk menyuap calon pemilihnya. Ia menambahkan, kandidat yang bermain politik uang kecenderungannya adalah mereka yang memiliki elektabilitas rendah.

Ia pun berujar, KPK akan menggelar satu kali survei lagi untuk mengukur tren transaksional pada Pilkada tahun ini. Jika menunjukkan tendensi serupa dengan dua tahun sebelumnya maka lembaga antirasuah itu bakal menggelar kajian bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penelitian itu hendak mengukur efektivitas Pilkada langsung.

Menurut Pahala, kajian tersebut bakal menganalisis pelaksanaan Pilkada serentak dan ongkos yang mahal, sehingga mengakibatkan kandidar harus mencari dana politik untuk mengikuti dan memenangi kontestasi tersebut.

Jelang Pilkada serentak 2018 ini, petugas KPK menangkap tangan sejumlah calon kepala daerah di sejumlah wilayah. Di antaranya, calon Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko. Saat ditangkap KPK ia berstatus Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur. Nyono menjadi tersangka karena diduga menerima suap untuk menerbitkan izin operasional rumah sakit dan pengurusan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Bupati nonaktif Jombang Nyono Suharli sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Rabu (30/5). (Foto: ANTARA/ Aprilio A) 

Marianus Sae, Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Politikus PDI Perjuangan itu saat ditangkap berstatus Bupati Ngada untuk periode kedua. Marianus menjadi tersangka lantaran diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu terkait proyek jalan di Kabupaten Ngada.

Imas Aryumningsih adalah calon pertahana Pilkada Subang, dan ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Ia disangka menerima suap Rp4,5 miliar dari pengusaha Miftahudin untuk pengurusan izin pembangunan pabrik. 

Asrun adalah bekas Wali Kota Kendari, yang ditangkap bersama anaknya, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra. Ia disangka terlibat kasus suap dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara, Hasmun Hamzah, senilai Rp2,8 miliar untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018. Pada Pilkada 2018 ini Asrun terdaftar sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara.

Selain itu, ada Calon Gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus. Saat ditangkap ia menjabat Bupati Kepulauan Sula periode kedua. Hidayat Mus ditangkap karena dugaan korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandar Udara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, hingga diperkirakan merugikan negara Rp3,4 miliar.

Baca juga:

• Sebut Calon Kepala Daerah Akan Jadi Tersangka Korupsi, Ketua KPK Tuai Kecaman 
  
• Jadi Tersangka Suap, Partai Koalisi Tetap Usung Nyono Suharli Jadi Calon Bupati Jombang 
  

Sementara, Mochamad Anton adalah petahana dalam Pilkada Kota Malang. Ia diduga terlibat suap untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2015.

Yaqud Ananda Gudban adalah anggota DPRD Malang dan ditangkap karena kasus yang sama dengan Anton. Ia juga diketahui ikut bertarung dalam Pilkada tahun ini sebagai Calon Kota Malang.

Mustafa saat ditangkap KPK menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah. Kandidat yang mengikuti kontestasi Pilgub Lampung 2018 ini disangka memberi suap untuk memuluskan perizinan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018, agar menyetujui pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp300 miliar.

Selanjutnya, adalah Syahri Mulyo, calon petahana Pilkada Tulungagung. Ia disangka KPK menerima imbalan dari proyek peningkatan infrastruktur jalan pada 2017 di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp2,5 miliar.

Baca juga:

• Cabup Tulungagung Jadi Tersangka, PDIP Tetap Upayakan Pemenangan 
  
• Calon Kepala Daerah Tersangka, Bagaimana Solusinya?
  

Reporter: Dian Kurniati

KBR, Bandung - Pengelola Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menyatakan petugas medis yang sedang bertugas melayani pasien bisa menggunakan hak pilih di ruang praktik pada Pilkada Jawa Barat, 27 Juni 2018.

Seluruh petugas medis tersebut akan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) keliling bersama pasien rawat inap yang memiliki hak pilih. Menurut Direktur Medis dan Keperawatan RSHS Nucky Hidayat terdapat dua TPS di rumah sakit yang langsung bertanggung jawab ke Kementerian Kesehatan. Yakni TPS 24 dan TPS 31 (keliling).

Nucky menyebutkan waktu pelaksanaan pencoblosan di RSHS berlangsung dari pukul 07.00 - 13.00 WIB.

"Kami juga pertama sudah kasih surat edaran ke seluruh petugas maupun dokter yang akan bertugas hari ini dan besok. Ada dua shift tuh yang bertugas, sudah pakai edaran, sudah pakai telepon yang ada di rumah sakit," kata Nucky Hidayat di Bandung, Selasa (26/6/2018).

"Sudah diumumkan ke masyarakat sekitarnya terus besok juga panitia akan mengingatkan lagi ke ruangan - ruangan," lanjutnya.

Nucky Hidayat menjelaskan sebelum waktu pemilihan, para petugas KPPS bakal menyisir kembali data petugas medis dan pasien yang punya hak pilih. Kata dia, petugas medis yang bisa mencoblos di TPS keliling di antaranya seperti dokter bedah, laktasi dan instalasi gawat darurat (IGD).

Ilustrasi: Penjabat Gubernur Jawa Barat Iriawan (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat (keempat kanan) saat peninjauan kesiapan logistik Utama Pilkada serentak 2018 Jawa Barat, Senin (25/6). (Foto: ANTARA/ Novrian A) 

Nucky menjelaskan penyisiran ulang oleh petugas KPPS tersebut dilakukan khusus bagi pasien rawat inap. Namun begitu, ia belum bisa memastikan jumlah itu sebab setiap harinya selalu ada penambahan. RSHS Bandung tengah merawat 700 pasien, ditambah keluarga yang tengah menunggu.

Sementara untuk jumlah petugas medis dan administrasi di RHS yang dipastikan memilih pada Pilkada Jawa Barat 2018 sebanyak 200an orang. Baik dokter maupun pasien yang hendak menggunakan hak politiknya di RSHS disyaratkan membawa formulir A5 atau e-KTP.

Baca juga:

• Apa Sebab Masih Ada Kasus ASN Tak Netral pada Pilkada 2018 
  
• Bawaslu: Dari Ribuan Kasus Pelanggaran, Hanya 9 Terkait Politik Uang 
  

Reporter: Arie Nugraha

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewanti-wanti para pemilih untuk sungguh-sungguh memastikan rekam jejak calon kepala daerah sebelum mencoblos pada Pilkada serentak 2018 ini.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, masyarakat bisa memanfaatkan seluruh informasi yang beredar selama masa kampanye. Dengan begitu, pemilih diharapkan bisa menimbang pasangan calon (Paslon) yang dianggap paling ideal.

Salah satunya misalnya, memastikan pemimpin yang dipilih ‘bersih’ dan berkomitmen memberantas korupsi.

"Berdasarkan informasi-informasi yang valid itu silakan memilih pasangan calon yang terbaik untuk daerah masing-masing. Tentu kita harapkan pemimpin-pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang punya komitmen pemberantasan korupsi," kata Pramono kepada KBR, Selasa (26/6/18).

"Juga pemimpin yang komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan program-program yang sensitif jender," lanjutnya.

Pramono pun mengimbau agar warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar di DPT, untuk tetap memberikan hak suara dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan pengganti e-KTP ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat. Pelayanan dibuka selama satu jam mulai pukul 12.00-13.00 waktu setempat.

Catatan KPU, daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada serentak 2018 ini berjumlah 152.067.680 orang. Dengan 76.088.777 pemilih perempuan dan 75.981.053 pemilih laki-laki.

Sementara itu, menurut Pramono, warga yang belum terdaftar sebagai DPT, tetap dapat memberikan hak suara dengan membawa KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat. Pelayanan itu dibuka selama satu jam mulai pukul 12.00-13.00 waktu setempat. 

Pramono mengklaim, secara umum persiapan Pilkada dipastikan rampung mulai dari logistik hingga pendistribusian.

"Kami belum mendapatkan laporan mengenai kendala-kendala teknis dari tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Kami memastikan pemungutan suara besok (Rabu 27/6/2018) di 171 daerah akan berlangsung baik dan lancar."

Pilkada serentak hari ini digelar di 171 daerah, terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Sebanyak 567 pasangan calon akan berkompetisi memperebutkan suara 152 juta pemilih.

Reporter: Winna Wijaya