Ratas di Perairan Natuna, Presiden Jokowi Tampik Klaim Cina

"Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjelaskan, kunjungan Presiden ini untuk memastikan kepulauan tersebut bagian dari kedaulatan Indonesia"

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo pagi ini, Kamis, 23 Juni 2016 bertolok ke wilayah perbatasan laut Natuna setelah terjadi klaim Cina atas perairan kaya tersebut. Cina sebelumnya melayangkan protes atas penangkapan kapal ikan Han Tan Cou 19038 yang dilakukan KRI Imam Bonjol. Mereka berdalih perairan tersebut masuk dalam kawasan pancing tradisional Cina.

Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menjelaskan, kunjungan Presiden ini untuk memastikan kepulauan tersebut bagian dari kedaulatan Indonesia. "Natuna adalah wilayah NKRI. Itu sudah final. Maka dengan demikian, sebagai seorang kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin memastikan bahwa Natuna adalah bagian dari kedaulatan RI," ujar Pramono kepada wartawan di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta.

Presiden Joko Widodo juga akan memimpin rapat terbatas tentang pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna, sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia dan kawasan strategis Nasional.

Wilayah Kepulauan Natuna menjadi strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah ini juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran laut dunia terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hongkong, Jepang dan Korea.

Sebagai daerah kepulauan, Presiden ingin pembangunan di sektor kelauatan, perikanan dan pariwisata bahari di kabupaten Natuna mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kunjungannya, Presiden juga mengajak Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian Badrodin Haiti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan. 

• Perairan Natuna
• Presiden Jokowi
• Laut Cina Selatan