HEADLINE

Gelar Rakor soal Penyanderaan Abu Sayyaf, Pemerintah Putuskan 3 Hal Ini

"Rapat dipimpin Menkopolhukam dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kapolri."

Ninik Yuniati

Gelar Rakor soal Penyanderaan Abu Sayyaf, Pemerintah Putuskan 3 Hal Ini
10 WNI berhasil dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf pada akhir April 2016 lalu. Foto: KBR/Ria

KBR, Jakarta- Pemerintah bakal mengaktifkan kembali crisis center dalam upaya penyelamatan sandera Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, crisis center ini telah dibentuk sejak penyanderaan oleh Abu Sayyaf sebelumnya. 

Pengaktifkan kembali crisis center ini merupakan satu dari tiga keputusan hasil rapat koordinasi penyelamatan WNI yang disandera Abu Sayyaf yang berlangsung di kantor Kemenkopolhukam, hari ini. Rapat dipimpin Menkopolhukam dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kapolri. 

"Crisis center yang memang sudah ada akan segera bekerja. Jadi crisis center ini seperti yang diketahui sudah ada, sudah bekerja pada saat upaya pelepasan sandera-sandera sebelumnya. Oleh karena itu kita on kan lagi crisis center ini untuk menangani penyanderaan yang ketiga ini," kata Retno di Kemenkopolhukam, Jumat (24/6/2016)

Retno menambahkan, pemerintah juga akan menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina. Hal ini ditujukan untuk mencari tahu lokasi penyanderaan dan merancang strategi penyelamatan.

"Kita berusaha melocate di mana, dengan artian beberapa pihak sudah mengatakan lokasi dan pihak penyandera, tetapi semuanya perlu kita verifikasi oleh karena itu harus melakukan komunikasi yang intensif lagi. Untuk juga mengambil langkah-langkah yang akan kita ambil untuk penyelamatan sandera," tambahnya.

Selain itu, kata Retno, pemerintah juga memutuskan memperpanjang moratorium pengiriman batu bara ke Filipina. Ini akan terus dilakukan hingga ada jaminan keamanan dari pemerintah Filipina. Menurut Retno, pelaksanaan moratorium menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

"Ada 90 persen lebih kebutuhan batubara di wilayah Filipina Selatan tergantung dari ekspor Indonesia. Oleh karena itu moratorium akan kita lanjutkan sampai pemerintah Filipina menjamin keamanan perdagangan batubara dari Indonesia dan Filipina," ujar dia.   


  • Abu Sayyaf
  • Retno Marsudi
  • moratorium batubara ke filipina

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!