Jelang 9 Tahun Lapindo, Korban Pesimistis Pemerintah Tepati Janji

"Hingga kini ia belum melihat ada tanda-tanda pemerintah bakal menepati janjinya."

KBR, Jakarta - Korban luapan lumpur Lapindo mengaku pesimistis pemerintah bakal menepati janji untuk membayar uang ganti rugi sebelum lebaran. Koordinator paguyuban korban luapan lumpur Lapindo di desa Jatirejo, M Nizar mengatakan, hingga kini ia belum melihat ada tanda-tanda pemerintah bakal menepati janjinya. Ia mengaku belum dihubungi utusan dari Pemerintah terkait pembayaran uang ganti rugi itu.

"Sampai saat ini belum ada kabar yang menyenangkan dari pejabat-pejabat yang memiliki kewenangan. Hingga kini kami belum melihat tanda-tandanya. Semuanya belum pasti. Menteri Sosial juga kan sebelumnya mengatakan akan dibayar pada awal bulan Maret. Tapi kenyataannya, tidak ada pembayaran pada bulan Maret. Dan yang terakhir Menteri PU bilang sebelum lebaran. Tapi ya itu. Belum pasti," katanya ketika dihubungi KBR melalui sambungan telepon.

Sebelumnya, Pemerintah berjanji akan mencairkan dana talangan Lapindo sebelum lebaran. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, besaran dana yang digelontorkan mencapai sekitar 827 miliar rupiah. Kata dia, tim teknis sudah terbentuk dan bisa bekerja minggu depan untuk melakukan perjanjian dengan PT Minarak Lapindo Jaya. Basuki Hadimuljono menambahkan, dana talangan tersebut harus dikembalikan PT Lapindo selama 4 tahun.

Kata dia, hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan aset perusahaan tersebut berjumlah 2,7 triliun rupiah. Apabila perusahaan tak mampu mengembalikan dana, maka pemerintah akan menyita aset tersebut.

Editor: Dimas Rizky

• Korban Lumpur Lapindo
• ganti rugi lapindo
• pesimis ganti rugi dibayar pemerintah
• berita