Tragedi '65, Luhut Pandjaitan: Pemerintah Akan Minta Maaf, Asal...

""Penanganan PKI ini jangan disalah persepsikan kita mencari fakta, kita membuka kemarin simposium itu, jadi di luar banyak memplesetkan. Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf.""

KBR, Jakarta - Pemerintah mengisyaratkan bakal meminta maaf pada korban peristiwa 1965/1966 jika bisa membuktikan adanya kuburan massal yang selama ini menurut Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan tidak ada.

Kata Luhut, Presiden Joko Widodo meminta kepada lembaga manapun agar menyerahkan data terkait kuburan massal tragedi 65/66 ke pemerintah. Hal itu, kata dia, agar jumlah korban mati yang selama ini disebut-sebut mencapai ratusan ribu bisa dibuktikan kebenarannya.

"Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya itu. Jadi selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa sekian ratus ribu yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita menemukan satu kuburan massal," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (25/4/2016).

Luhut juga memastikan jika kuburan massal itu benar ada dan telah teridentifikasi, maka pemerintah akan menyatakan permintaan maaf pada keluarga korban.

"Penanganan PKI ini jangan disalah persepsikan kita mencari fakta, kita membuka kemarin simposium itu, jadi di luar banyak memplesetkan. Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf, yang saya buka kalo ada mass grief (kuburan masal) bisa diidentifikasi dengan jelas bisa saja peluang untuk melakukan itu tapi sampai hari ini kepada siapa saya mau minta maaf? Yang jelas sudah ada enam jenderal TNI yang dibunuh, itu udah jelas, yang lain kan belum ada," tambahnya.

Baca: Kumpulan berita KBR mengenai tragedi 1965/66

Dia juga meminta kepada LSM yang memiliki data mengenai kuburan massal atau korban dapat berkoordinasi dengan kementeriannya. Dia berjanji bakal turun langsung ke lapangan untuk mengecek data tersebut.

"Ya sudah silakan kapan dia tunjukin. Kamu sampaikan dari Menkopolhukam, kapan saya pergi dengan dia," tegas Luhut.

Saat membuka Simposium Nasional Tragedi 1965/1966, Luhut menyatakan pemerintah tidak akan meminta maaf soal tragedi 1965. Luhut mengatakan, pemerintah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan tragedi 1965 yang disebut sebagai salah satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

“Tidak akan ada pikiran bahwa pemerintah akan minta maaf ke sini, minta maaf ke sana. Kami tidak sebodoh itu. Saya ingin katakan pada Anda yang punya pikiran itu, kami tahu apa yang akan kami lakukan, dan itu yang terbaik buat negeri ini. Saya tidak rela, kalau kita menjadi diatur negara lain. Percayalah, saya sebagai Menkopolhukam, akan mempertaruhkan semua kredibilitas saya untuk simposium ini berjalan dengan transparan,” kata Luhut di Hotel Aryaduya, Senin (18/04/16).

Luhut mengatakan, penyelesaian masalah kemanusiaan seperti tragedi 1965 bisa diselesaikan di dalam negeri. Menurut dia, masyarakat Indonesia harus berani menyelesaikan masalah yang dialami bangsanya sendiri.

"Menyelesaian masalah kemanusiaan ke luar negeri seperti International People’s Tribunal (IPT) 1965 tidak elok karena melibatkan negara lain." kata Luhut. Pasalnya, menurut Luhut, rekomendasi dari acara internasional itu menunjukkan Indonesia diatur oleh negara lain.

Simposium nasional itu nantinya akan menyodorkan sejumlah rekomendasi penyelesaian trgaedi 65/66 kepada Presiden Jokowi untuk kemudian pemerintah menyiapkan langkah-langkah penuntasannya.

Editor: Quinawaty Pasaribu 

• luhut binsar pandjaitan
• Tragedi65
• kuburan massal
• permintaan maaf