Riau Darurat Asap, Jikalahari: Pemprov dan Aparat Kecolongan

""Ada 55 persen, atau sekitar 165 titik api yang berada di kawasan HTI dan HGU. ""

KBR, Jakarta- Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan penetapan status siaga darurat asap untuk upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang lebih luas. Menurut Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru, Slamet Riyadi, penetapan status siaga darurat asap oleh Gubernur Riau hari ini merupakan upaya pencegahan.

Kata dia, jarak pandang dan titik api di Riau masih aman dan bisa dikendalikan karena masih terdapat hujan di beberapa titik hari ini.

"Memang sudah ditetapkan siaga darurat asap karena terutama di daerah pesisir hot spot cukup masif seperti kemarin di Bengkalis dan Dumai. Tetapi kan fluktuatif beberapa daerah sempat ada hujan beberapa hari ini, misalnya di Dumai tadi sempat ada hujan jam 10-11 meskipun hanya ringan," jelas Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru Slamet Riyadi kepada KBR.

Kata Slamet, untuk hari ini saja terpantau hanya ada dua titik api yang terdapat di Indragiri Hulu dan Pelalawan. Kata Slamet, pantauan beberapa hari ini  terkait asap masih kondusif dan belum mengkhawatirkan.

Dari pantauan satelit, jarak pandang masih berada di level aman dengan jarak lebih dari 9 kilometer dan kepekatan udara juga terpantau masih normal.

"Hot spot sendiri fluktuatif, kalau pada sore hari ini itu hanya ada dua yaitu di Indragiri Hulu dan Pelalawan 1. Masih normal ini hanya sebagai upaya pencegahan," jelasnya.

Kecolongan

LSM Jikalahari menilai pemerintah provinsi dan aparat keamanan kecolongan, lantaran terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau. Koordinator Jikalahari Woro Supatinah mencatat, dari sekitar 301 titik api yang ada, 55 persen  terjadi di kawasan hutan tanaman industri dan kawasan yang memiliki hak guna usaha (HGU). Dengan data seperti itu kata dia, dapat diartikan pejabat pemerintah daerah dan aparat keamanan telah gagal mengawasi sejumlah perusahaan yang kerap membakar lahan.

"Ada 55 persen, atau sekitar 165 titik api yang berada di kawasan HTI dan HGU. Kalau dilihat dari prosentase, hotspot itu paling banyak terjadi di wilayah konsesi dan perkebunan. Kemudian, ada 49 hotspot juga yang ada di kawasan konservasi," katanya.

Selain itu ia menambahkan, selama ini fokus pemerintah daerah hanya kepada masyarakat kecil yang kedapatan membakar lahannya.

"Padahal, dilihat dari dampaknya tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu. Tapi mereka langsung diproses hukum. Sementara jika ada perusahaan yang terlibat, aparat sangat lamban memprosesnya. Artinya, aparat juga masih tebang pilih dalam menyikapi kebakaran hutan ini," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan siaga darurat kabut asap. Status darurat asap akibat kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa pekan ini belum tertangani. Status tanggap darurat asap ini setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Riau, TNI, Polri dan BPBD. Dari Pemprov Riau dipimpin Plt Gubernur Riau Arsyadjulandi Rachman.

Dengan status darurat asap ini, maka koordinasi dengan kabupaten kota yang terbakar akan ditingkatkan. Sebelumnya, tiga daerah di Riau sudah menetapkan status darurat asap. Tiga daerah itu Kabupaten Bengkalis, Meranti dan Kota Dumai. 

• Darurat Asap
• Riau
• Jikalahari
• BMKG