Menhub: Usaha Kapal Perintis adalah Tugas Negara

"Swasta diminta mengurus bisnis yang lain. "

KBR, Jakarta – Menteri Perhubungan Ignatius Jonan ingin negara menguasai usaha kapal perintis. 

Menurut Jonan, usaha kapal perintis adalah tugas negara. Karena itu, negara lah yang berkewajiban memenuhi kebutuhan transportasi laut untuk penumpang dan barang. Sementara itu, Jonan menyarankan swasta mengalihkan usaha ke jenis kapal lainnya.

“Kapal perintis itu sebenarnya menjadi jalur-jalur pelayaran untuk penumpang atau barang yang menjadi tanggung jawab negara. Kami memutuskan, sudah ini dikasih penugasan ke satu badan usaha saja, supaya seragam dikasih semuanya Pelni. Nanti kalau kapal perintis saya yang 50 lagi jadi, habis nanti swasta, supaya swasta nggak urusan dengan bisnis yang beginian," kata Jonan di depan Indonesian National Shipowner Association (INSA) di Hotel Borobudur, Selasa (29/03/16). 

"Bukan saya enggak suka, saya itu sebenarnya berterima kasih. Dulu karena negara enggak mengurusi lebih pas, makanya minta tolong teman-teman swasta. Sekarang sudah bisa, terima kasih, swasta coba bisnis yang lain."

Jonan mengatakan, kapal perintis tidak akan selamanya beroperasi. Pasalnya, keberadaan kapal perintis itu, sama dengan penerbangan perintis, akan dikurangi apabila desparitas pertumbuhan ekonomi antar daerah menipis. Dia mengatakan, salah satu strategi pemerintah menurunkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan menggenjot pertumbuhan infrastruktur, termasuk di sektor transportasi di berbagai daerah yang belum terakses. Nantinya, kapal perintis itu akan terus dikurangi hingga tidak beroperasi sama sekali.

Kepada pengusaha swasta, Jonan menyarankan mereka untuk menyediakan kapal penumpang atau barang yang bersifat konvensional. Selain itu, Jonan juga menyarankan agar mulai merambah usaha kapal khusus seperti kapal pemasangan kabel di kedalaman laut yang selama ini belum ada di Indonesia. 

• kapal perintis
• Menteri Perhubungan Ignasius Jonan