Gafatar, Istana Enggan Respon Fatwa Sesat MUI

"Alasannya fatwa merupakan produk internal MUI, sehingga pemerintah tidak bisa campur tangan."

KBR, Jakarta- Istana enggan merespon keluarnya fatwa sesat Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi beralasan fatwa merupakan produk internal MUI, sehingga pemerintah tidak bisa campur tangan.

Kata Johan, pemerintah lebih fokus mengantisipasi dampak dari fatwa tersebut. Menurut dia, pemerintah terus mencari solusi agar hak-hak warga eks-Gafatar tetap dilindungi, sekaligus tidak memunculkan konflik di masyarakat.

"Yang jadi kepentingannya adalah bagaimana melindungi keselamatan setiap warga negara meskipun itu Gafatar. Yang kedua, juga harus melihat kepentingan masyarakat banyak juga, jadi bagaimana menyelesaikan itu.

Bentuk teknisnya apa nih? sekarang kan sedang dilakukan, itu sudah diturunkan ke pembantu Presiden," kata Johan Budi Juru bicara Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (3/2).

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat menyesatkan kepada Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). MUI menuding Gafatar merupakan metamorfosis al Qiyadah al Islamiyah dan mengakui Ahmad Moshadeq sebagai juru selamat. Selain itu, MUI mengklaim bahwa Gafatar terbukti berencana mendirikan negara sendiri.

Seluruh klaim ini telah dibantah oleh bekas pengurus Gafatar.   Gafatar  juga  menolak dianggap sesat.  Sebab Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful Tumanurung menganggap, Gafatar tidak memiliki paham yang sama dengan Islam.

Kata dia, bila Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada Gafatar sebagai  salah alamat.

"Kami menyatakan sikap telah keluar dari keyakinan dan paham keagamaan Islam mainstream di Indonesia. Dan tetap berpegang teguh pada paham Millah Abraham sebagai jalan kebenaran Tuhan seperti yang telah diikuti dan diajarkan oleh para nabi dan rasul Allah SWT," kata Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Mahful Tumanurung, Selasa (26/01/2016). 

Mahful melanjutkan, "untuk itu, bukan pada tempatnya apabila Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat kepada kami, atau Gafatar sebagai ormas."

Editor: Rony Sitanggang  

• fatwa sesat gafatar
• ketua umum MUI Maaruf Amin
• juru bicara presiden jokowi
• johan budi
• Ketua Umum Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)
• Mahful Tumanurung
• Toleransi
• petatoleransi_06DKI Jakarta_merah