LSM Konstitusi dan Demokrasi: Pembatasan Pengaduan Pilkada Jangan Menghambat Pencari Keadi

Komisi Dalam Negeri DPR menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada selesai pada awal tahun 2016, sehingga dapat digunakan sebagai tahapan Pilkada tahap kedua dan seterusnya.

Senin, 04 Jan 2016 14:00 WIB

Ilustrasi. (KBR/Adhar)

Ilustrasi. (KBR/Adhar)

Komisi Dalam Negeri DPR menargetkan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada selesai pada awal tahun 2016, sehingga dapat digunakan sebagai tahapan Pilkada tahap kedua dan seterusnya. Ada beberapa poin yang harus direvisi misalnya terkait calon tunggal, konflik internal parpol, batas waktu penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan batasan selisih suara yang diajukan gugatan di MK.

Nah untuk selisih suara ini mendapat reaksi yang keras dari berbagai pemerhati pemilu. karena batas maksimal selisih suara untuk pengajuan sengketa hasil Pilkada ditetapkan sebesar 2 persen. Apakah ini adil?

 Lalu apa  tanggapan LSM Konstitusi & Demokrasi (Kode Inisiatif) Veri Junaidi? 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.