Berhentilah Bahas KPU yang Partisan

Usulan itu oleh-oleh dari jalan-jalan mereka ke Jerman dengan biaya negara mencapai Rp15 miliar. Alasannya, anggota KPU di Jerman berasal dari partai politik.

Jumat, 24 Mar 2017 00:40 WIB

Ilustrasi: Independensi KPU

Ilustrasi: Independensi KPU

Sejumlah pimpinan dan anggota Panitia Khusus pembahasan RUU Pemilu punya ide aneh. Mereka usul agar anggota KPU dipilih dari partai politik. Usulan itu oleh-oleh dari jalan-jalan mereka ke Jerman dengan biaya negara mencapai Rp15 miliar. Alasannya, anggota KPU di Jerman berasal dari partai politik.

Ini sudah pernah terjadi di Pemilu 1999, ketika KPU menjadi wadah orang-orang partisan, plus unsur pemerintah. Alhasil, kegiatan KPU kerap diwarnai polemik dan konflik kepentingan partai politik, hingga pembahasan dan rapat kerap berakhir deadlock alias buntu. Keputusan-keputusan KPU kerap diambil melalui voting dan walkout, karena beda kepentingan dan tersandera oleh tekanan partai. Ujungnya kita tahu, hasil pemilu 1999 diumumkan terlambat.

Karena itu aturan mengenai keanggotaan KPU berikutnya diubah menjadi independen dan nonpartisan. Dalam perjalanannya banyak anggota KPU terkena kasus hukum. Namun bukan berarti KPU yang nonpartisan itu keliru dan harus kembali menjadi partisan.

Anggota DPR semestinya sadar, wacana anggota KPU dari partai politik itu sangat tidak perlu dan sangat tidak penting. KPU adalah wasit dalam pertandingan pemilu. Karenanya wasit harus netral, tidak boleh diisi oleh pemain. Apalagi, konstitusi kita sudah menyatakan KPU bersifat mandiri - lepas dari kepentingan politik.

Sebaiknya DPR fokus mempercepat pembahasan RUU Pemilu. RUU ini musti segera rampung, agar tahapan Pemilu Serentak 2019 bisa segera memiliki landasan hukum dan segera dimulai. Jangan sampai berlambat-lambat membahas RUU Pemilu untuk mengurusi hal-hal yang justru adalah suatu kemunduran. Ini hanya akan menyandera tahapan persiapan Pemilu 2019.

 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.