Papua

Dalam pertemuan ULMWP menyampaikan sejumlah intimidasi, penangkapan dan penganiayaan aparat terhadap pendemo tolak trikora dan dukungan pada West Papua.

Rabu, 21 Des 2016 09:22 WIB

Ilustrasi Papua

Ilustrasi Papua

Kepolisian menangkap ratusan warga  Papua di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto mengatakan penangkapan dilakukan di antaranya karena mengibarkan bendera bintang kejora. Sementara Kepolisian  menyebut mereka ditangkap lantaran  terindikasi makar. Indikasi itu muncul karena ada seruan referendum.

Sejak beberapa hari ini di berbagai daerah berlangsung aksi warga Papua. Aksi digelar di bumi cendrawasih, juga di luar Papua. Aksi dilakukan terkait penolakan terhadap aksi Trikora alias tiga komando rakyat yang terjadi pada 55 tahun silam. Aksi sekaligus mendukung  masuknya Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) menjadi anggota  Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sejak beberapa hari lalu berlangsung  Senior Official  Meeting di gedung Sekretariat MSG, Port Villa, Vanuatu. Pemerintah Indonesia dan ULMWP juga  diundang untuk menyampaikan pernyataan terkait pembahasan status keanggotaan. Dalam pertemuan ULMWP menyampaikan sejumlah intimidasi, penangkapan dan penganiayaan aparat terhadap pendemo tolak trikora  dan dukungan pada West Papua. Sedangkan diplomat Indonesia menurut ULMWP terus berupaya memblokade keanggotaan dengan menjadikan pertemuan MSG semacam pertemuan dagang.

Di Jakarta, Menkopolhukam Wiranto menyatakan MSG semestinya menolak ULMWP. Dia mengisyaratkan jika MSG memutuskan sebaliknya maka akan berdampak buruk pada hubungan politik antarnegara. Kata dia MSG lebih baik menghormati Indonesia daripada sebuah gerakan yang akan memecah Indonesia.

Memilih memecah atau menyatu sepatutnya ditanyakan pada mereka warga Papua. Penyatuan tak sepatutnya berarti memaksa dengan kekerasan untuk menjadi satu. Tindakan intimidatif, penangkapan hingga penganiayaan alih-alih menyatukan justru makin mendorong   untuk memecah menjadikan Papua tak lagi merah putih. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.