Pendidikan Politik

Meski begitu keriuhan belum sepenuhnya mereda. Penetapan status tersangka memunculkan pertanyaan baru. Sejauh mana keputusan itu bebas dari tekanan kepada aparat penegak hukum?

Kamis, 17 Nov 2016 00:07 WIB

Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama (foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

ARTIKEL TERKAIT


Kasus dugaan penistaan agama menyeret Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai tersangka. Ahok dijerat Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tambahan pasal 28 ayat 2 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bareskrim Polri kemarin juga memutuskan status perkara ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.  Putusan ini merupakan hasil gelar perkara yang dilaksanakan tim penyidik Polri Selasa lalu.

Meski begitu keriuhan belum sepenuhnya mereda.  Penetapan status tersangka memunculkan pertanyaan baru. Sejauh mana keputusan itu bebas dari tekanan kepada aparat penegak hukum? Sebagian melihat ini adalah jalan yang sengaja diambil untuk meredam suhu politik yang belakangan memanas. Kita tahu rencana sejumlah ormas yang mengancam bakal kembali menurunkan massa pada Jumat mendatang jika Ahok tak ditetapkan sebagai tersangka. Rencana ini tentu sudah tak relevan untuk direalisasikan.

Namun berbagai komentar di media sosial dan tempat lainnya  mereka yang menginginkan Ahok diproses hukum juga tak sepenuhnya puas atas hasil kemarin. Ini  lantaran Ahok masih bisa menjalankan aktivitasnya berkampanye sebagai calon gubernur. Celoteh berbau SARA juga belum sepenuhnya berhenti.

Sebagai sebuah proses demokrasi, kita menginginkan Pilkada yang bakal digelar 15 Februari 2017 mendatang bisa berjalan sebagai proses politik biasa yang tidak mencemaskan warga. Sudah saatnya berbagai tindakan dan ekspresi kebencian atas nama agama dan permusuhan atas ras tak lagi dipertontonkan. Sudah saatnya para elit dan organisasi-organisasi masyarakat memberi contoh pendidikan politik yang baik bukan malah ikut memperkeruh suasana.

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional di Aceh Timur Akan Ditutup

  • Ajuran Tarif Tak Dipenuhi, Menhub Kembali Akan Panggil Aplikator Ojek Online
  • Situs Uji Coba Nuklir Korut Dilaporkan Hancur
  • Madrid Pecahkan Rekor dengan 150 Kemenangan di Liga Champions

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.