Tom Iljas (Kanan). (Foto: FB Yulia)

Tom Iljas (Kanan). (Foto: FB Yulia)

Ziarah.

Bagi orang Indonesia, kegiatan ini punya makna khusus, bahkan ada hari-hari khusus untuk melakukan itu. Tom Iljas ingin ziarah, menengok makam ayahnya. Tapi di usianya yang sudah 77 tahun, berziarah bukan hal mudah. Kamis lalu Tom malah dideportasi dan masuk dalam daftar tangkal oleh Indonesia. Ini seperti mengulang apa yang pernah terjadi pada Tom setengah abad lalu. Ketika itu ia hendak pulang ke tanah air setelah tugas belajar dari Presiden Soekarno ke Cina. Alih-alih disambut hangat, ia justru ditolak masuk karena disangkutkan dengan peristiwa 30 September 1965. Tak bisa pulang, terlunta-lunta tanpa kewarganegaraan, sampai akhirnya Tom diterima di Swedia dan jadi warga negara di sana. Dan karena peristiwa itu pula, Tom tak bisa ziarah. Tak bisa menengok makam ayahnya.

Inti dari ziarah adalah datang kembali, mengingat lagi. Itu yang ingin dilakukan Tom Iljas di Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Itu juga yang dilakukan Majalah Lentera, sebuah majalah pers mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Di majalah yang terbit pada 10 Oktober lalu, Lentera mengangkat tema utama soal 1965. Persisnya, soal pembantaian simpatisan PKI di Salatiga dan sekitarnya. 500 eksemplar majalah ini sudah disebar di kampus juga di masyarakat umum. Tapi belakangan muncul keluhan dan komentar negatif. Polisi lantas memanggil pimpinan lembaga pers mahasiswa itu untuk dinterogasi. Sementara majalah diminta untuk ditarik. Dan, dibakar.

Tom Iljas dideportasi. Majalah Lentera dibakar. Dan sekarang adalah 17 tahun setelah Reformasi?

Kita seperti diingatkan kembali betapa Presiden Joko Widodo tidak akan minta maaf kepada keluarga dan korban tragedi 1965. Dalam pidato kenegaraan 14 Agustus lalu, Jokowi hanya menyebut akan ‘berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah air’. Dan rupanya kata maaf tak ada di sana.

Mengurus masa lalu memang tak pernah mudah. Setiap negara punya caranya masing-masing soal bagaimana mengatasi pelanggaran HAM di masa lalu, yang umumnya melibatkan korban dalam jumlah besar. Dan Indonesia rupanya masih terjebak pada lakon kuno. Deportasi dan pembakaran majalah atau buku terdengar sangat militeristik, penuh ketakutan dan sarat dengan stigma. Sungguh ironis mengingat pemerintahan yang sekarang tengah dipimpin seorang sipil yang ditopang dengan setumpuk harapan atas perbaikan, termasuk di soal penegakan HAM.

Mohon maaf untuk Tom Iljas dan Majalah Lentera atas apa yang kalian alami. 


Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!