Kritik

Berbeda pendapat adalah wajar saja. Kritik juga diperlukan untuk sebuah kebijakan. Tapi ketika yang terlihat adalah pejabat publik saling kritik terbuka, rasanya ada yang tak pas.

Kamis, 20 Agus 2015 10:00 WIB

Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. (Antara)

Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

Rizal Ramli adalah sorotan.

Tak lama  setelah dilantik jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, ia langsung melempar kritik soal pesawat. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia membatalkan penambahan pesawat. Alasannya, dia tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 Airbus A350 tersebut. Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia selain Menko Perekonomian. Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut menimpali, minta Rizal memahami persoalan terlebih dahulu sebelum berkomentar. 
 
Selesai? Belum. Rizal meluncurkan kritik lain. Kali ini soal listrik. Dan ia mengajak JK debat terbuka soal rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Kata dia, program ini mesti diluruskan. Juga dianggap tak realistis kalau mau terwujud sebelum 2019.

Berbeda pendapat adalah wajar saja. Kritik juga diperlukan untuk sebuah kebijakan. Tapi ketika yang terlihat adalah pejabat publik saling kritik terbuka, rasanya ada yang tak pas. Sebaiknya beda pendapat itu sebaiknya dibereskan di belakang layar sementara di depan, Pemerintah mesti menunjukkan langkah yang padu. Bagaimana pun, mereka memanggul beban yang sama yaitu penyelenggara Negara. Dan ruang publik mestinya dipakai untuk merumuskan hal yang positif dan konstruktif. Pemerintah mestinya menyodorkan solusi, bukan sibuk kritik di depan umum.

Ironisnya ini terjadi di saat kondisi ekomomi kita loyo. Rupiah nyaris tembus 14 ribu rupiah, sektor pangan dan perdagangan dalam keadaan rawan karena buruknya cuaca dan pengelolaan, puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan gelombang PHK ini diprediksi masih akan terus berlanjut.

Ini yang seharusnya dikerjakan Pemerintah. PR yang menanti pun tak habis-habis. Jadi sebaiknya Pemerintah fokuskan diri saja untuk mencari solusi ketimbang "perang" di media.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi