Bela Negara untuk Siapa?

"Peserta juga akan diberi pengenalan senjata."

Kalau tak ada halangan, Agustus mendatang Komando Daerah Militer (Kodam) Udayana bakal menggelar pelatihan bela negara bagi pengangguran dan preman. Sebanyak 100 orang bakal direkrut untuk diberi pelatihan semi militer. Kata Juru Bicara Kodam, para peserta juga akan diberi pengenalan senjata. Tujuannya sederhana, biar tak bosan dan bisa merasakan bagaimana jadi tentara, begitu kata Jubir beberapa hari lalu.

Bela negara selain disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara. Di sana disebut, setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Karena itu Kementerian Pertahanan berharap dalam 10 tahun mendatang ada 100 juta kader bela negara. Kemenhan menyebut saat ini memiliki 67 juta kader. Dengan target itu maka untuk menggenapi kekurangan 33 juta kader setiap bulan setidaknya harus dilatih 275 ribu orang. Mungkin dan perlukah?

Para pejabat tentu boleh saja punya harapan muluk. Yang perlu disoal, realistiskah harapan itu?Berguna dan membawa manfaat kah bagi lingkungan sekitar? Sayangnya harapan kerap kali jauh dari kenyataan. Rencana itu berbalik menuai kecaman, bahkan dari dalam pemerintahan sendiri. Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menilai rencana pemberian pelatihan senjata sebagai hal yang berlebihan.

Sepatutnya rencana itu dihentikan. Selain itu, mesti dibuat rumusan yang tepat bagi program bela negara. Seorang atlet, ilmuwan yang mengharumkan nama bangsa di dunia internasional bisa juga disebut sebagai kader bela negara. Pejabat yang tak korup, aparatur yang profesional dan berdedikasi juga tepat diberi gelar itu. Pelatihan usaha bagi para pengangguran dan preman hingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja akan jauh lebih berguna dari pada melatih memegang senjata atau baris berbaris.  

• pelatihan bela negara
• kodam udayana
• komando daerah militer