Perppu Ormas

Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, sekarang ada 340 ribu lebih ormas aktif di tanah air. Di antara mereka, kata Wiranto, ada ormas yang bisa membahayakan keutuhan negara.

Kamis, 13 Jul 2017 05:20 WIB

Pemerintah resmi terbitkan Perppu Ormas

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Pemerintah kemarin menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas. Perppu ini menggantikan Undang-Undang tentang Ormas. Banyak yang menilai, Perppu ini jadi cara Pemerintah untuk membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila. 

Dalam Perppu ini, belasan pasal yang semula ada di Undang-undang Ormas dipangkas. Misalnya, pemerintah tak perlu lagi lewati mekanisme pengadilan untuk mencabut status badan hukum sebuah ormas. Tak perlu lagi langkah persuasif berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali. Dengan Perppu yang baru ini, peringatan cukup sekali, sepanjang tujuh hari. Setelah itu, bekukan atau cabut. 

Pemerintah bersikukuh, langkah ini diambil karena situasi mendesak. Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut, sekarang ada 340 ribu lebih ormas aktif di tanah air. Di antara mereka, kata Wiranto, ada ormas yang bisa membahayakan keutuhan negara. 

Kita tentu tak kepingin ada ormas yang meresahkan masyarakat. Tapi jangan sampai, demi mencapai tujuan itu kita justru mencederai demokrasi. Apalagi konstitusi kita jelas melindungi kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan berpendapat. Karenanya mekanisme pembubaran ormas pun mesti memperhatikan aspek kontrol dan keseimbangan antarlembaga negara.

Perppu kini sudah bisa berlaku efektif. Tapi Perppu tetap harus mendapat persetujuan DPR. Setiap poin dari aturan ini mesti dicermati betul-betul. Niat baik merawat persatuan, jangan sampai justru menodai kebebasan berpendapat yang sudah dijamin konstitusi kita. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.