Darurat Akal Sehat 

Penyebutan nama kota suci Mekah--seperti halnya melibatkan nama Tuhan--untuk mencari dukungan dalam pemilu Presiden di Indonesia rasa-rasanya sudah dikategorikan sangat tidak masuk akal dan berbahaya.

Rabu, 20 Jun 2018 05:18 WIB

Ilustrasi: Darurat akal sehat

Ilustrasi: Darurat akal sehat

Syahwat politik bisa membuat orang kreatif mencari cara meraih dukungan publik. Tak cuma itu, nafsu berkuasa juga bisa membuat orang kehilangan akal sehat. Bahkan sampai menjadi calo agama dan penjual nama Tuhan. 

Belum reda heboh penyebutan istilah koalisi partai Allah melawan koalisi partai setan, kini muncul istilah Poros Mekah dan Poros Beijing menjelang pemilu Presiden 2019. Dua poros itu dianggap menggambarkan kekuatan politik antara kelompok pendukung Jokowi sebagai poros Beijing dan penentang Jokowi sebagai Poros Mekah.

Penyebutan nama kota suci Mekah--seperti halnya melibatkan nama Tuhan--untuk mencari dukungan dalam pemilu Presiden di Indonesia rasa-rasanya sudah masuk kategori sangat tidak masuk akal dan berbahaya. Apalagi jika gerakan kelompok ini membesar. 

Kota Mekah dan Beijing tidak ada kaitannya dengan pemilu presiden Indonesia tahun depan. Apalagi menyebutnya sebagai poros, seolah-olah negeri ini hendak dipecah menjadi dua kubu: kubu Mekah yang berbau Islam dan kubu Beijing yang berbau komunisme. 

Konyol dan kejam sekali. Seolah sentimen agama yang meletup saat Pilkada 2017 lalu belum cukup untuk membuat kita sadar, bahwa negeri ini menjadi panggung bagi para calo agama atau penjual nama Tuhan. Apalagi, dua kota besar negara asing itu juga bakal terkena imbas adu domba.

Hilangnya akal sehat itu juga terlihat ketika kita mendengar aparat kepolisian di Papua merazia pemasangan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2018, dengan alasan melanggar Undang-Undang tahun 1958. Sementara polisi berlaku standar ganda dengan membiarkan orang mengibarkan bendera Palestina, Suriah, Turki atau Arab Saudi di Jakarta. 

Setiap menjelang pilkada dan pemilu, sepertinya negeri ini menghadapi krisis akal sehat. Tidak hanya mereka yang bersyahwat politik tinggi, tapi juga warga yang fanatik terhadap calon pilihan mereka. Dari kubu manapun itu.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.