2 Desember, Polri Larang Aksi di Semanggi - Thamrin

Lokasi tersebut merupakan kawasan vital yang berpotensi membuat Jakarta lumpuh.

Senin, 21 Nov 2016 13:00 WIB

Kapolri Tito Karnavian. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Kepolisian akan segera mengeluarkan maklumat terkait aksi demo Jumat(2/12) mendatang. Kapolri Tito Karnavian mengatakan massa tidak diperkenankan melakukan aksi gelar sajadah di sepanjang kawasan Semanggi sampai Thamrin. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan kawasan vital yang berpotensi membuat Jakarta lumpuh.

"Tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblock otomatis akan mengganggu warga yang menggunakan jalan itu. Ibu-ibu yang akan melahirkan, mau jalan ke RSCM akan terganggu. Yang sakit akan terganggu. Yang mau bekerja bisa terganggu. Supir taksi, angkutan akan terganggu. Di samping itu juga akan dapat memacetkan Jakarta karena itu jalan protokol, hari Jumat lagi,"kata Tito usai bertemu Panglima TNI, Senin(21/11/2016).

Jika aksi tetap dilakukan di titik-titik tadi, kepolisian memastikan akan membubarkan aksi itu. Tito mengatakan polisi dan TNI sudah siap dengan kemungkinan munculnya perlawanan.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah memerintahkan agar pasukannya bersiap mengamankan situasi Desember nanti.

"Saya perintahkan pasukan saya, kita hadapi tanpa senjata. Kita lawan dengan tangan kosong. Saya perintahkan, kalau ada senjata, rampas senjatanya! Tapi kita tidak akan langgar HAM."

Baik Tito maupun Gatot sendiri tegas meminta agar aksi 2 Desember dibatalkan. Tito menjamin proses hukum terus bergulir. Dalam satu minggu ke depan, kata dia, berkas perkara kasus dugaan penistaan agama Ahok akan dilimpahkan ke kejaksaan.

"Yang dipermasalahkan, kasus sudah mendekai tahap akhir penyelesaiannya. Kemungkinan besar dalam waktu 1 minggu, 2 minggu ke depan sudah ke kejaksaan. Saya sebagai Kepala Kepolisian akan menjamin itu. Sehingga kalau ada demo lagi kita akan tindak tegas."

Kalaupun mereka bersikeras melakukan aksi, Polri akan mengarahkan aksi gelar sajadah yang direncanakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dipindah ke kawasan Istiqlal, Lapangan Banteng, dan Monas.

Jumat lalu, GNPF MUI telah memastikan akan kembali menggelar aksi 2 Desember mendatang. Mereka akan menuntut agar Ahok ditahan. Selain 2 Desember, Polri juga mendapat informasi soal aksi 25 November di DPR. Aksi tersebut, kata Tito, bahkan berencana menduduki gedung DPR.

Untuk mencegah hal tersebut, Polri telah memperketat pengamanan dan mengawasi nama- nama yang disebut menjadi perencana aksi. Jika nanti betul ada unsur penggulingan atau pengambilalihan kekuasaan, Tito menegaskan mereka bisa dijerat dengan pasal makar. (Mlk)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Bertemu Delegasi Solomon, Wiranto Bantah Ada Konflik di Papua

  • Sengketa Tanah Luwuk, Warga Protes Penutupan Area Sengketa
  • Pemerintah Janji Perpres 20 Tak Akan Bikin Indonesia Kebanjiran Tenaga Kerja Asing
  • Polri Siapkan Jalur Alternatif Mudik Lebaran 2018

Setiap individu itu unik, mereka memiliki kesukaan masing-masing, termasuk dalam bekerja. Kebanyakan orang ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan passion dan motivasi mereka masing-masing.