Pemerintah Besok Cabut Moratorium Pulau G, Nelayan Bersikeras Tolak

Pemerintah beralasan pencabutan moratorium Pulau G karena pengembang sudah memenuhi kewajibannya.

Senin, 02 Okt 2017 21:34 WIB

Pulau G hasil reklamasi saat disegel KLHK. (Foto: KBR/Wydia A.)

KBR, Jakarta- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan besok dia akan bertemu dengan pengembang reklamasi Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra di kantornya untuk membicarakan rencana pencabutan sanksi administrasi atau moratorium. Siti mengatakan, pengembang telah memenuhi enam persyaratan pencabutan moratorium.

Kata Siti, dalam pertemuannya besok dia dan pengembang akan membuat berita acara pencabutan moratorium, sama seperti saat dulu memoratorium.

"Besok pengembang kita panggil. Kalau semuanya sudah clear menurut teknis, karena kan yang harus bertanggung jawab pengembangnya di dalam pelaksanaan kan pengembang, sanksinya baru bisa dicabut. (Sanksinya ada satu yang belum?) Sudah. Jadi itu yang terakhir besok. Besok setelah diskusi dengan pengembang, ya masalah pemasangan kolam air, pipa, dan sebagainya yang disesuaikan suhunya untuk kepentingan liatirk. (Yang membiayai fasilitas itu siapa?) Pengembang lah kalau sudah kayak begitu," kata Siti di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Senin (02/10/2017).

Siti mengatakan, semua persyaratan yang dulu diberikan kepada pengembang telah dipenuhi. Misalnya soal satu poin syarat tentang penyiapan fasilitas untuk menjaga suhu jaringan listrik Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, yang lokasinya berada di dekat pulau. Kata dia, pengembang telah berkomitmen membiayai pembangunan kolam pendingin atau culvert box di antara Pulau G dan Pulau H.

Adapun rincian enam syarat dari KLHK kepada PT Muara Wisesa Samudra meliputi penghentian seluruh operasional kegiatan reklamasi hingga terpenuhinya syarat lingkungan. Kedua, memperbaiki dokumen lingkungan dan perizinan Pulau G dalam waktu 120 hari. Ketiga, melaporkan sumber dan jumlah material pasir uruk, batu, dan tanah yang digunakan dalam kegiatan reklamasi dalam waktu 14 hari.

Kemudian  melakukan kewajiban lain yang tercantum dalam izin lingkungan, di antaranya koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi tentang pengawasan dan evaluasi pengerjaan reklamasi. Kelima, membuat dan menyampaikan pelaksanaan izin lingkungan dalam waktu 14 hari. Terakhir, melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menghindari dampak lingkungan selama penghentian kegiatan perusahaan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Panjaitan menyatakan akan mencabut sanksi administrasi atau moratorium reklamasi Pulau G. Luhut mengatakan, Surat Keputusan pencabutan moratorium reklamasi Pulau G tersebut akan ia teken usai pertemuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pengembang PT Muara Wisesa Samudra.

Dia mengklaim semua sanksi yang sebelumnya diberikan pada pengembang, kini telah diperbaiki. Perkiraan pencabutan moratorium itu memang terus meleset dari perkiraan Luhut, yakni pekan lalu.

"Tidak ada lagi komplain mengenai Pulau G, dari Bu Siti maupun dari DKI, jadi sudah semua dengan Menteri Bappenas. (Syarat sudah dipenuhi?) Ya sudah semua, tidak ada lagi. (SK pencabutan kapan selesai?) Besok selesai, kuteken besok. Kalo tidak bisa Selasa, ya Rabu. Ya ketemu pengembang itu memberikan ketentuan-ketentuan dia harus memenuhi ini-ini, kalau tidak memenuhi nanti kita tindak," kata Luhut di kantornya, Senin (02/10/2017).

Luhut mengatakan, sudak tak ada lagi pelanggaran termasuk yang dilakukan pengembang Pulau G. Misalnya soal tersendatnya aliran air, sehingga berpotensi menaikkan temperatur dan memengaruhi jaringan listrik Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang. Kata dia, PLN sebagai pemilik PLTGU Muara Karang telah menyiapkan strategi membuat kolam pendingin atau culvert box di antara Pulau G dan Pulau H.

Menanggapi keputusan itu, perwakilan Nelayan Muara Angke, Iwan Tarmidi menegaskan tetap menginginkan reklamasi dihentikan. pasalnya hal itu memutus mata pencaharian mereka.

"Nelayan ya tetep kemauannya hentikan reklamasi, kalau pemerintah memaksa kebijakan itu dikeluarkan dan dilanjutkan reklamasi pulau G, maka berarti Teluk Jakarta akan hilang, berarti nelayan juga akan terusir dari teluk Jakarta. maka dari itu kalau pemerintah melanjutkan reklamasi, jelas pemerintah punya tujuan buruk pada nelayan. Nelayan jelas menolak keras dan tidak menerima adanya reklamasi di teluk Jakarta," ujar Iwan saat dihubungi KBR, Senin (02/10/2017).

Iwan menegaskan tidak ada fasilitas yang mereka inginkan selain penghentian reklamasi

"Tuntutan nelayan untuk mendapatkan sesuatu ya tidak ada. Nelayan tuntutannya hentikan reklamasi, kalau reklamasi lanjut, akan terus yang lain juga, artinya Teluk Jakarta akan hilang dan tinggal pulau-pulau reklamasi saja, kami nelayan akan hilang," ujar Iwan.

Editor: Rony Sitanggang


 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

Sidang Korupsi e-KTP, Setya Novanto Mengaku Sakit

  • Libur Natal dan Tahun Baru 2018, PT KAI Daop 3 Cirebon Siapkan Kereta Tambahan
  • Kim Jong-un Sesumbar Jadikan Korut Negara Nuklir Terbesar di Dunia
  • Thailand Takkan Jalin Kerjasama Perdagangan dengan Korea Utara