Dokumen Rahasia Pasca Tragedi 1965 dan Adnan Buyung Nasution

Buyung berinisiatif menutup fakta kampanye pembantaian ribuan komunis dari Presiden Soekarno

Selasa, 17 Okt 2017 23:55 WIB

Adnan Buyung Nasution, alm. Foto: Wikipedia

KBR, Jakarta - Ketika berusia 31 tahun, Adnan Buyung Nasution (ABN) yang menjabat Asisten Jaksa Agung bertemu Sekretaris Kedua Kedutaan Amerika Serikat Robert Rich pada 15 dan 19 Oktober 1965 atau 15 hari setelah tragedi pembunuhan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pertemuan dan perbincangan keduanya terekam dalam satu di antara telegram rahasia mengenai peristiwa pembunuhan massal pada 1965-1966 yang dibuka Pusat Deklasifikasi Nasional (NDC) AS. Lembaga keterbukaan informasi publik ini bagian dari National Archives and Records Administration (NARA) yang baru membuka 39 dokumen Kedubes AS di Jakarta sejak 1964. Masih ada ratusan dokumen yang dinyatakan rahasia dan baru akan dikeluarkan pada beberapa bulan ke depan.

Pada laporan yang dikirim 23 Oktober 1965, ABN dinyatakan turut mendorong penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan satu dari puluhan fragmen seputar peristiwa 1965 ini menunjukan bahwa Buyung sempat berinisiatif menutup fakta kampanye pembantaian ribuan komunis dari Presiden Soekarno.

"Pembantaian oleh tentara harus dirahasiakan dan masifnya represi tentara terhadap PKI harus dijaga dari Soekarno," kata Buyung seperti ditulis telegram rahasia Kedutaan Amerika.

Selain itu, kepada Rich, Buyung sempat mengatakan bahwa saat itu adalah momen kritis untuk membebaskan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masjumi sebagaimana keinginan beberapa elemen tentara.  

Kerasnya sikap Buyung terhadap orang-orang komunis ini tampaknya sudah tertanam sejak Buyung muda. Dalam buku berjudul Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia terbitan Yayasan Obor Indonesia, Adnan Buyung Nasution menulis bahwa dirinya sempat menjadi Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) cabang Kebayoran Baru yang bertarung melawan ideologi komunis di organisasi tersebut. Pada 1964, ABN juga pernah mendirikan Gerakan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) yang anti-PKI. Di halaman 939 itu, gerakan ini disebut Buyung turut menumbangkan Orde Lama untuk membangun Orde Baru, pemerintahan yang puluhan tahun mereproduksi "hantu komunis."

Baca: Izin Pembunuhan Massal - Dokumen AS Pasca-Tragedi G30S (Bagian Pertama)

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.