Ketua DPR Ade Komarudin menunjukkan salinan surat usulan pergantian Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari Presiden Joko Widodo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/9). Foto: ANTARA



KBR, Jakarta - Komisi Pertahanan DPR mengisyaratkan proses uji kepatutan dan kelayanan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan akan berlangsung lancar. Wakil Ketua Komisi Pertahanan, TB Hasanudin mengatakan, hingga saat ini belum ada suara penolakan dari satupun fraksi.

"Saya mencoba melihat, mendengar-mendengar, dan merasakan. Kelihatannya tidak ada masalah. Dan Insya Allah tidak ada masalah. Mohon dicatat ini bukan persetujuan tapi hanya memberi pertimbangan ke presiden," kata TB di DPR, Senin (5/9/2016).

Komisinya sudah ditugasi untuk segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan. Rencana uji kepaturan segera digelar hari Rabu (7/9/2016). TB Hasanudin mengatakan, Komisi Pertahanan akan mengebut proses uji kepatutan BG. Hasil uji kemudian kepatutan akan langsung dibawa ke paripurna Kamis (8/9/2016) mendatang.

Sementara terkait kasus rekening gendut yang sempat membelit Budi Gunawan, kata dia, sudah tidak lagi dipermasalahkan. Ujarnya, seluruh fraksi sudah menganggap masalah tersebut selesai.

"Saya tidak melihat dalam perbincangan duduk ngobrol diskusi dgn teman-teman karena dianggap itu sudah selesai. Presiden mengajukan itu pasti ada dasarnya. Karena Presiden sudah mengajukan berarti masalah yang lalu dianggap sudah selesai."

Jumat lalu, Pemerintah sudah memasukkan surat penunjukman Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. Budi Gunawan akan menggantikan Sutiyoso. Terkait pengganti Budi di tubuh Polri nanti, Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan menyerahkan pengganti Wakapolri sepenuhnya kepada Polri.

"Itu diserahkan sepenuhnya. Menurut saya yang harus bisa cocok sejalan dengan Kapolri."

Di lain tempat, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dianggap untuk menghilangkan hambatan kinerja Kapolri baru Tito Karnavian yang angkatannya lebih muda dari Wakapolri Budi Gunawan. Menurut Pengamat Kepolisian, John Barata, pencalonan BG, akan memudahkan Tito Karnavian dalam melanjutkan reformasi di tubuh polri.

Dia khawatir, jika BG masih menjadi Wakapolri, akan menghambat kinerja dan upaya Tito dalam melakukan reformasi Polri karena ada senioritas.

"Menurut saya itu bagus karena beliau itu lebih senior dari Tito Karnavian dari pada diganti sebelum pensiun lebih baik diambil dan masuk ke BIN, menurut saya oke saja. Jika nanti kalau ada Wakapolri baru ya barang kali satu angkatan, tidak masalah. Daripada mengganjal di tubuh Polri,walau pun bagaimana wakilnya Tito kan senior," jelas Pengamat Kepolisian John Barata kepada KBR, Jumat (2/9/2016)

Dari segi kinerja, John Barata menilai Budi Gunawan memiliki kecakapan dalam memimpin Polri. Namun kata dia, tantangan berat Budi Gunawan adalah merangkul seluruh elemen di tubuh BIN. Karena menurut dia, masih ada "adu kekuatan" antara TNI dan Polri di tubuh BIN.

"Jelas kalau kinerja di Polri sih BG okeh. Waktu dia jadi wakil, dia tetap hormat dengan Tito. Kita lihat nanti konsolidasinya. Tetapi kalau di Polri itu solusi yang paling bagus," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi Orang dan KOrban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan untuk menggantikan Sutiyoso. Menurut Haris Azhar, Presiden Jokowi seharus mencermati banyak penolakan dari kelompok masyarakat dan lembaga seperti KPK terkait Budi Gunawan.

Kata dia, Kontras dan lembaga lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil tolak BG akan melakukan aksi sebagai wujud penolakan terhadap pencalonan BG.

"Memprihatinkan ya. Yang mencalonkannya itu memprihatinkan. Karena, kontroversi terhadap dirinya itukan sudah pernah, sudah jelas ada penolakan yang resmi dari KPK. Mestinya presiden sadar, kan belum lama itu baru setahun yang lalu. Jadi, publik masih ingat peristiwa itu, saya pikir presiden melakukan kesalahan yang sama. Saya khawatir ini hanya modus bagi-bagi jatah saja ke orang-orang yang berjasa," jelas Koordinator Kontras Haris Azhar kepada KBR, Jumat (2/9/2016)

Koordinator Kontras Haris Azhar menambahkan, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN juga akan membuat friksi atau perbedaan makin besar di tubuh BIN. Kata dia, BIN yang didominasi oleh militer akan menghambat kinerja Budi Gunawan yang berasal dari Kepolisian.

"Di dalam BIN itu masih banyak TNI, bisa terjadi resistensi apalagi yang digantikan itu Sutiyoso yang kita lihat selama setahun ini tidak ada hasilnya. Ketika situasi di dalam institusi yang tidak terkonsolidasi dengan baik terus diganti dari kelompok minoritas, polisi itukan minoritas di dalam lembaga sana. Itu pasti akan punya potensi tambah rame lagi, ada kerjaan berat untuk konsolidasi," katanya.

Sebelumnya pada 10 Januari 2015 Presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Keputusan itu menuai kecaman lantaran Budi ditengarai terlibat kasus rekening gendut petinggi Polri.

Pada tiga hari setelah pencalonan KPK menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi saat menjadi Kabiro deputi SDM periode 2003-2006. Pada 14 Januari 2015 sebagai calon tunggal Budi lolos uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR. Besoknya paripurna  DPR menetapkan Budi Gunawan sebagai calon kapolri.

Sejak penetapan Budi sebagai tersangka, dimulailah perseteruan cicak vs buaya jilid 2. Petinggi KPK  dikriminalkan. Mulai dari KTP palsu Abraham Samad, sengketa pilkada Bambang Widjojanto, sampai pemalsuan surat  notaris  Adnan pandu Praja. Presiden lantas membentuk tim 9 untuk membantu meredakan konflik Polri vs KPK. Tim ini merekomendasikan kepada presiden untuk menarik pencalonan Budi. Pada 18 Februari Jokowi akhirnya menarik Budi Gunawan dan mengajukan wakapolri Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Jokowi  juga menerbitkan Keputusan Presiden penganngkatan tiga pemimpin KPK sementara yaitu Taufiqurrahman Ruqi, Indriyanto Senoadji dan Johan Budi. Mereka menggantikan 3 pemimpin KPK yang dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Baca juga:
Pencalonan BG, Demokrat tak Persoalkan Rekening Gendut
Jadi Calon Kepala BIN, BG Dinilai Berpihak pada Teknologi




Editor: Quinawaty 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!