Tolak Perjanjian New York, KNPB Gelar Aksi di Berbagai Daerah

"Kami akan mendukung deklarasi 3 Mei di London oleh IPWP yang deklarasikan menggantikan New York Agreement itu. Perjanjian itu sudah digantikan oleh orang Papua,"

Senin, 15 Agus 2016 13:24 WIB

Ilustrasi: Aksi KNPB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berunjuk rasa menolak Perjanjian New York yang menyerahkan Papua bagian barat dari Belanda ke pemerintah Indonesia. Aksi turun jalan ini diperkirakan diikuti ribuan orang antara lain di Merauke, Timika, Wamena, Nabire, dan Sorong.

Juru Bicara KNPB, Bazoka Logo, menyatakan perjanjian itu tidak melibatkan orang Papua sehingga cacat hukum. Dalam aksi ini, KNPB mendorong pengakuan Deklarasi Westminter 3 Mei 2016, yang menyatakan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua.

"Kami akan mendukung deklarasi 3 Mei di London oleh IPWP yang deklarasikan menggantikan New York Agreement itu. Perjanjian itu sudah digantikan oleh orang Papua," jelasnya kepada KBR, Senin (15/08).

"Keterlibatan orang Papua sudah dideklarasikan namanya Deklarasi itu yang akan kami dukung untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua," tambahnya.

Deklarasi Westminter dihasilkan dalam Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, 3 Mei 2016. Deklarasi ini ditandatangani oleh 95 anggota IPWP, yakni pemimpin sejumlah partai di Kanada, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Pasifik.

Dokumen ini mendesak dilakukan  Pengawasan Internasional Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat, yang sekaligus membatalkan New York Agreement. 

Hari ini, 15 Agustus pada 1962 diteken deklarasi New York yang berisi penyerahan  Papua bagian Barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Saat itu  Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.

Penyerahan itu kemudian dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Hasilnya  lantas  dibawa ke sidang umum PBB. Pada  19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

BSN Sebut Hasil Uji Beras Sudah Sesuai Ketentuan

  • Menteri Sri: Swasta Jangan Mengeluh, Datangi Kami Biayai Infrastruktur
  • Asuransi TKI Cilacap Meninggal Kecelakaan Kerja Di Korsel Terkendala Dokumen
  • Tiga Bulan Menjabat, Popularitas Macron Terjun Bebas

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.