Tolak Perjanjian New York, KNPB Gelar Aksi di Berbagai Daerah

"Kami akan mendukung deklarasi 3 Mei di London oleh IPWP yang deklarasikan menggantikan New York Agreement itu. Perjanjian itu sudah digantikan oleh orang Papua,"

Senin, 15 Agus 2016 13:24 WIB

Ilustrasi: Aksi KNPB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berunjuk rasa menolak Perjanjian New York yang menyerahkan Papua bagian barat dari Belanda ke pemerintah Indonesia. Aksi turun jalan ini diperkirakan diikuti ribuan orang antara lain di Merauke, Timika, Wamena, Nabire, dan Sorong.

Juru Bicara KNPB, Bazoka Logo, menyatakan perjanjian itu tidak melibatkan orang Papua sehingga cacat hukum. Dalam aksi ini, KNPB mendorong pengakuan Deklarasi Westminter 3 Mei 2016, yang menyatakan penentuan nasib sendiri bagi orang Papua.

"Kami akan mendukung deklarasi 3 Mei di London oleh IPWP yang deklarasikan menggantikan New York Agreement itu. Perjanjian itu sudah digantikan oleh orang Papua," jelasnya kepada KBR, Senin (15/08).

"Keterlibatan orang Papua sudah dideklarasikan namanya Deklarasi itu yang akan kami dukung untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua," tambahnya.

Deklarasi Westminter dihasilkan dalam Pertemuan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) di London, 3 Mei 2016. Deklarasi ini ditandatangani oleh 95 anggota IPWP, yakni pemimpin sejumlah partai di Kanada, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Pasifik.

Dokumen ini mendesak dilakukan  Pengawasan Internasional Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat, yang sekaligus membatalkan New York Agreement. 

Hari ini, 15 Agustus pada 1962 diteken deklarasi New York yang berisi penyerahan  Papua bagian Barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Saat itu  Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya.

Penyerahan itu kemudian dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Hasilnya  lantas  dibawa ke sidang umum PBB. Pada  19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Puasa kali ini bertepatan dengan masa kampanye pilkada 2018