[Beking Narkoba] Haris Desak Video Testimoni Freddy Dibuka ke Publik

"Yang penting kesaksian Freddy sebelum dieksekusi yang itu terekam di video, mungkin juga terekam dalam memori orang-orang yang ada di sana,"

Jumat, 26 Agus 2016 20:25 WIB

Koordinator Kontras Haris Azhar. (Foto: Twitter HA)

KBR, Jakarta- Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta video testimoni Freddy Budiman yang didapat dari Kemenhukam dibuka ke publik. Kata dia, hal itu untuk membuktikan adanya testimoni dari Freddy sebelum dia dieksekusi.

Kata Haris, untuk melengkapi informasi, tidak hanya bisa didapat dari video tersebut. Namun juga bisa dari orang-orang di sekitar Freddy yang mengetahui atau mendengar testimoni Freddy soal keterlibatan aparat dalam bisnis narkotika.

"Soal cara penyebutannya terkait dengan keterlibatan atau tidak ya mari dibuktikan, lebih bagus apa adanya video itu ke masyarakat. Banyak sumber-sumber lain kok.  Kelengkapan informasi itu ada banyak sumber lain, bukan hanya video itu. Itu juga terkait dengan video, yang penting kesaksian Freddy sebelum dieksekusi  yang itu terekam  di video, mungkin juga terekam dalam memori orang-orang yang ada di sana," jelas Koordinator Kontras Haris Azhar kepada KBR, Jumat (26/8/2016).

Haris Azhar  juga masih menunggu respon Presiden untuk membentuk tim khusus investigasi mafia narkoba di Indonesia. Dia  akan membuka dan memberikan bukti-bukti jika Presiden serius dan membentuk tim khusus investigasi tersebut.

"Saya berharap Presiden punya perhatian khusus terhadap ini, perlahan-lahan mudah-mudahan ada ruang itu, bukan hanya saya tetapi teman-teman saya yang mendukung agenda ini," katanya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.