[Beking Narkoba] Haris Azhar Kecewa Informasinya Berbuntut Pelaporan

"Malah menyudutkan, minta saya membuktikan. Dianggap melakukan pencemaran nama baik. Tapi saya sudah duga akan dikenakan pemidanaan seperti ini,"

Rabu, 03 Agus 2016 19:13 WIB

Koordinator KontraS Haris Azhar (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan terkait laporan dirinya kepada Bareskrim Polri atas tulisannya yang diduga mencemarkan nama baik di Kantor KontraS, Jakart



KBR, Jakarta- Aktivis Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar kecewa laporannya terkait keterlibatan oknum aparat keamanan bekingi gembong narkoba Freddy Budiman dibalas laporan pencemaran nama baik. Haris berharap, informasi itu dijadikan petunjuk bagi instansi tersebut menelusuri keterlibatan aparatnya.

"Kalau menurut saya seharusnya informasi saya dan banyak kasus sejumlah institusi lain sudah tahu bisa dilihat korelasinya, kemungkinannya.  Bukan malah menyudutkan, minta saya membuktikan. Dianggap melakukan pencemaran nama baik. Tapi saya sudah duga akan dikenakan pemidanaan seperti ini," kata Haris di kantor Kontras, Rabu (3/8).

Haris juga kecewa karena sampai saat ini tidak ada tanggapan dari pihak Istana. Keterangan Haris, sebelum dia menyebarkan informasi itu via grup whatsapp, Haris sudah memberitahukan informasi itu kepada Juru Bicara Presiden Johan Budi. Namun hingga 4 jam sebelum eksekusi, tidak ada kejelasan bahwa informasi itu sudah diteruskan kepada Presiden Jokowi.

Haris mengaku sudah siap menjalani proses hukum kasusnya. Dia sudah menunjuk Luhut  Pangaribuan sebagai koordinator kuasa hukumnya. Hingga saat ini, Haris masih enggan menceritakan apakah ada ancaman yang ditujukan kepada keluarga atau dirinya.

Kontras berencana mendesak Presiden membentuk tim independen untuk mengawasi institusi penegak hukum.

"Tim ini terdiri dari orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas baik diberi kewenangan khusus untuk melihat institusi yang memang jadi penegakkan hukum dalam penindakkan narkoba. Yang penting melihat kapasitas institusi itu. Sebaiknya dipimpin seseorang yang dipilih presiden melalui Keppres."

Tindak Lanjut

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto   memastikan bakal ada tindak lanjut dan pembahasan khusus tentang kasus tersebut. Namun, ia menolak mengungkap lebih jauh karena bukan untuk menjadi konsumsi publik.

"Hari ini itu kita bicara ekonomi, menteri ekonomi yang bicara, yang soal itu nanti kita bicara khusus panjang lebar. (Ada tindak lanjut?) Semua ada, tapi kan belum tentu dibicarakan di publik, setiap kita melangkah masak dibicarakan ke publik, bagaimana nanti, menjadi domain publik kan nanti repot menyelesaikannya, tunggu aja," kata Wiranto seusai rapat paripurna di kantor Presiden, Rabu (3/8/2016).

Koordinator Kontras Haris Azhar dilaporkan ke Bareskrim oleh tiga institusi yakni Polri, BNN dan TNI atas tuduhan pencemaran nama baik. Ini menyusul publikasi dari Haris tentang pengakuan Freddy Budiman pada 2014 silam. Dalam pengakuan tersebut, Freddy menyebut ada pejabat BNN, Polri dan TNI yang memuluskan jalannya menyelundupkan narkoba. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Penggantian Ketua DPR Dinilai Tak Perlu Tergesa-gesa

  • PKB: Keputusan Golkar Terkait Posisi Setnov Menyandera DPR
  • Mendagri: Usulan Tim Gubernur Anies Melebihi Kapasitas yang Diatur Undang-undang
  • Golkar Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim