Eksekusi Mati Jilid 4? Jaksa Agung: Tinggal Tembak

"Apalagi saya gregetan kapan pun saatnya bisa eksekusi mati ya kita eksekusi, kenapa tidak?"

Kamis, 29 Mar 2018 12:33 WIB

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menyatakan, pelaksanaan eksekusi terpidana mati kasus narkotika terhambat aspek yuridis. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak membatasi waktu permohonan grasi dan peninjauan kembali (PK) yang bisa diajukan berkali-kali.

Prasetyo mengatakan, kejaksaan rencananya akan mengeksekusi belasan terpidana mati kasus narkotika. Namun eksekusi mati jilid empat itu terhambat karena para terpidana tengah mengajukan grasi atau PK.

"Khususnya hukuman mati ini semua aspek yuridisnya harus dipenuhi dulu. Kalau aspek teknisnya mudah saja, ketika aspek yuridisnya terpenuhi semua tinggal tembak saja sesuai dengan tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia," kata Prasetyo di Komplek Parlemen RI, Rabu (28/03/18).

Prasetyo menjelaskan, hampir semua terpidana mati mengulur-ulur waktu dengan alasan tengah mengajukan grasi atau PK. Sementara, kata dia, proses pengajuan grasi atau PK saat ini tak ada lagi batasan waktunya.

"Kalau dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 itu dibatasi waktunya hanya satu tahun paling lambat setelah perkara inkrah," ujarnya.

Prasetyo menegaskan, meski banyak Negara telah menghapus pelaksanaan eksekusi mati namun kejaksaan tetap akan melaksanakannya. Ia beralasan, hukum positif di Indonesia masih mengatur pelaksanaan hukuman mati.

"Apalagi saya gregetan kapan pun saatnya bisa eksekusi mati ya kita eksekusi, kenapa tidak?" kata Dia.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional di Aceh Timur Akan Ditutup

  • Ajuran Tarif Tak Dipenuhi, Menhub Kembali Akan Panggil Aplikator Ojek Online
  • Situs Uji Coba Nuklir Korut Dilaporkan Hancur
  • Madrid Pecahkan Rekor dengan 150 Kemenangan di Liga Champions

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.