Kasus Korupsi Bansos, Besok Bareskrim Periksa Cawagub Sylviana

"Yang menjadi objek penyelidikan terkait tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana bansos di beberapa tahun sebelumnya."

Kamis, 19 Jan 2017 13:44 WIB

Ketua Kwarda Pramuka Jakarta Sylviana Murni (Foto: Pemprov)


KBR, Jakarta- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memanggil Sylviana Murni untuk memberi keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI Jakarta. Dana bantuan sosial itu  di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka tahun anggaran 2014 dan 2015. Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat perintah penyelidikan bernomor Sprin.Lidik/04/1/2017.

Juru bicara Polri, Boy Rafli Amar mengatakan, pemeriksaan terhadap Sylvi dijadwalkan besok, Jumat (19/01/17), di Dittipikor Bareskrim Lantai 2 gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

"Yang menjadi objek penyelidikan terkait tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana bansos di beberapa tahun sebelumnya. Tapi sekali bukan lagi ini adalah ranah penyelidikan yang saya tidak bisa sampaikan dengan detail perkaranya seperti apa," kata Boy di Mabes Polri, Kamis (19/01/17).

Sylviana diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Saat itu, Sylviana juga menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Kedua jabatan tersebut dilepas oleh Sylviana karena ikut Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.