Kasus Korupsi Bansos, Besok Bareskrim Periksa Cawagub Sylviana

"Yang menjadi objek penyelidikan terkait tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana bansos di beberapa tahun sebelumnya."

Kamis, 19 Jan 2017 13:44 WIB

Ketua Kwarda Pramuka Jakarta Sylviana Murni (Foto: Pemprov)


KBR, Jakarta- Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memanggil Sylviana Murni untuk memberi keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI Jakarta. Dana bantuan sosial itu  di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka tahun anggaran 2014 dan 2015. Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat perintah penyelidikan bernomor Sprin.Lidik/04/1/2017.

Juru bicara Polri, Boy Rafli Amar mengatakan, pemeriksaan terhadap Sylvi dijadwalkan besok, Jumat (19/01/17), di Dittipikor Bareskrim Lantai 2 gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

"Yang menjadi objek penyelidikan terkait tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana bansos di beberapa tahun sebelumnya. Tapi sekali bukan lagi ini adalah ranah penyelidikan yang saya tidak bisa sampaikan dengan detail perkaranya seperti apa," kata Boy di Mabes Polri, Kamis (19/01/17).

Sylviana diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta periode 2013-2018. Saat itu, Sylviana juga menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Kedua jabatan tersebut dilepas oleh Sylviana karena ikut Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR