Pengamat: PSSI 'Dibersihkan' Dulu, Baru Gelar KLB

KLB bisa dilakukan jika seluruh penggawa PSSI dan klub menjalani pemeriksaan ulang serta menandatangi pakta intergritas.

Kamis, 04 Jun 2015 11:04 WIB

PSSI

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Pemerintah perlu membenahi federasi sepakbola nasional PSSI lebih dulu sebelum menjalankan dua opsi reformasi sepak bola. Opsi pertama menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk merestruturisasi manajemen dan kepengurusan PSSI. Opsi kedua merancang federasi sepak bola yang baru. 

Menurut Pengamat Sepak Bola, Budiarto Shambazy, opsi KLB bisa dilakukan jika seluruh punggawa PSSI dan klub menjalani pemeriksaan ulang serta menandatangi pakta intergritas. Sementara, pembentukan federasi baru bisa dilakukan, jika PSSI dikeluarkan dari FIFA.

"FIFA akan menerima federasi baru jika PSSI dicoret dari FIFA. Sekarang kan hanya dibekukan. Tetapi itu ekstrim sekali. Saya lebih melihat PSSI semua aparatnya, PT Liga, klub itu harus menjalani verifikasi ulang terutama orang-orangnya dan harus menandatangani pakta integritas," kata Budiarto kepada KBR, Kamis (4/6/2015).

Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggodok dua opsi reformasi sepak bola Indonesia. Opsi pertama menyelenggarakan Kongres Luar Biasa untuk merestrukturisasi manajemen dan kepengurusan PSSI.

Opsi kedua yaitu merancang federasi sepak bola yang baru. Menurut Staf Khusus Menteri Olahraga, M Khusen Yusuf langkah ini dilakukan menyusul sanksi yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan arahan Presiden Joko Widodo.


Editor: Damar Fery Ardiyan 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.