Manisnya Janji-janji Bakal Capres Pemilu 2024

"Calon peserta pemilu mesti hati-hati dalam menyampaikan janji-janji politik. Jika janji yang disampaikan tidak masuk akal justru dinilai bakal jadi bumerang bagi si calon."

KBR, Jakarta - Mendekati Pemilu 2024, sejumlah nama bakal calon presiden mulai menebar janji ke masyarakat. Dari janji program makan gratis hingga, BBM gratis hingga upaya menaikkan gaji guru hingga 30 juta per bulan. 

Bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto menjanjikan akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. 

Ia bahkan menjanjikan program makan siang gratis dan susu gratis bagi semua siswa baik sekolah negeri maupun swasta. Janji itu disampaikan Prabowo saat pidato politik Konsolidasi Pemenangan Partai Bulan Bintang di Padang, Sumatra Barat, beberapa waktu lalu.

"Rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, di pesantren, anak-anak balita, dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo.

Kandidat lain, Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan, berjanji akan mengupayakan gaji guru bisa naik hingga 30 juta rupiah per bulan. Janji itu disampaikan Ganjar saat berbincang dengan akademisi Rhenald Kasali di kanal Youtube.

"Ketika kemudian ada indikator-indikator kenaikan gaji. Maka yang saya bayangkan bisa nggak ya gaji guru itu sebesar 30 juta per bulan," ucap Ganjar.

Sementara itu bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, yaitu Muhaimin Iskandar menjanjikan bakal mengucurkan dana desa hingga 5 miliar rupiah per desa. Janji muluk juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda. Syaiful mengatakan PKB akan menggratiskan BBM jika Ketua Umum mereka Muhaimin Iskandar menang pada Pilpres 2024.

"Jika PKB menang semua yang punya sepedah motor BBM nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang disini punya sepedah motor? tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin presdien di subsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM tahun 2024 yang akan datang," ujar Syaiful, dalam acara PKB, Jumat (8/9/2023).

Baca juga:

• Capres Umbar Janji, Bawaslu: Bukan Kampanye
• Bawaslu: Ganjar di Siaran Azan TV Bukan Kampanye

Menanggapi maraknya janji manis menjelang pemilu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik mengatakan hal tersebut belum masuk kategori pelanggaran pemilu. Sebab saat ini nama-nama tokoh itu belum resmi menjadi peserta pemilu. 

Hanya saja, kata Idham, KPU mendorong partai-partai mengutamakan kampanye yang menonjolkan program.

“KPU menitik tekankan pada kampanye yang programatik dan tentu hati ini Belum memasuki masa kampanye. Kampanye programatik itu adalah kampanye yang menawarkan visi-misi dan program dari peserta pemilu. Karena dalam perspektif teoritis kampanye adalah salah satu wujud kontrak sosial visi-misi dan program atau pandangan politik dari para peserta pemilu. Dan peserta pemilu ya melakukan dialog dengan para pemilih itulah yang disebut dengan kampanye yang programatik,” kata Idham, kepada KBR, Rabu (13/9/2023).

Senada dengan KPU, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn Malonda menyebut umbar janji politik yang dilakukan bakal calon presiden-wakil presiden itu belum bisa dikategorikan sebagai kampanye.

“Sebenarnya sosialisasi bisa dilakukan apabila dalam kategori peserta pemilu partai politik. Nah sekarang ada 18 pertai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, nah apakah misalnya yang bersangkutan dia melakukan sosialisasi dalam kapasitas sebagai pimpinan partai atau selaku bakal calon presiden-wakil presiden, karena kan belum pendaftaran, belum diajukan partai peserta politik pemilu,” ucap Herwyn kepada KBR, Rabu (13/9/2023).

Meski begitu, Komisioner Bawaslu RI, Herwyn Malonda mengatakan akan berkoordinasi dengan KPU mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat sosialisasi oleh partai politik atau peserta pemilu.

Di sisi lain, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ihsan Maulana menilai para calon peserta pemilu mestinya hati-hati dalam menyampaikan janji-janji politik. Jika janji yang disampaikan tidak masuk akal justru dinilai bakal jadi bumerang bagi si calon.

"Calon harus berhati-hati betul baik itu capres cawapres maupun caleg begitu ketika akan menyampaikan program, janji, visi misi yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih begitu. Pemilu 2024 nanti kan banyak kan pemilih pemula yang kita tahu anak-anak muda jaman sekarang ini kritis terhadap suatu isu. Jadi kalau nanti mereka menyampaikan program-program yang tidak realistis dan tidak dihitung betul apakah memang sesuai dengan kesanggupan konteks Indonesia hari ini itu nanti akan jadi boomerang ke mereka sendiri," kata dia saat dihubungi KBR (13/9/23).

Sementara itu, ekonom dari CORE Indonesia, Mohammad Faisal mengatakan janji menggratiskan BBM tidak masuk akal. Menurutnya, tidak mungkin BBM digratiskan karena bakal berdampak ke banyak hal. Seperti pertumbuhan perekonomian dan tidak akan memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat atau peserta pemilu.

Baca juga:

• Ini Upaya Pemerintah Jaga Demi Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024
• Dinamika Bursa Bakal Cawapres, Persaingan Makin Ketat

Editor: Agus Luqman

• #pemilu2024
• janji capres
• Bacawapres
• #PemiluDamaiTanpaHoaks
• Pemilu 2024
• #kabar pemilu KBR