Dana Bencana Minim, DPRD Kota Ternate Ancam Boikot

Dari rancangan Rp 6-7 miliar, yang tercantum hanya Rp 2 miliar

Selasa, 18 Okt 2016 20:33 WIB

Ilustrasi (Foto: Antara)

KBR, Ternate- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mengancam bakal memboikot pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 jika pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang cukup kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy mengatakan BPBD merancang anggaran untuk antisipasi pembiayaan penanggulangan bencana pada 2017 senilai Rp 6-7 miliar. Namun, yang muncul dalam dokumen hanya Rp 2 miliar.

Sementara anggaran untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda mencapai Rp 17 miliar.

"Torang bicara bagaimana mengurangi resiko bencana, realisasi dari apa yang torang bicarakan ternyata dorang tidak konsisten di lapangan tidak konsisten, politik anggarannya juga tidak mengarah ke sana. Saya kira gambaran di KUA PPAS komisi III sangat kecewa. Karena perbandingan antara Bappeda dengan BPBD yang jauh berbeda antara Rp 17 miliar dan Rp 2 miliar ini jauh berbeda," kata Muhajirin kepada wartawan, Selasa (19/10/2016).

Menurut Muhajirin, ketidaksesuain anggaran juga terjadi di sejumlah sektor lainnya. Semisal pendidikan dan kesehatan yang dianggarkan 20 pesen dan 10 persen. Untuk itu komisi III kata Muhajirin, mendesak pemerintah kota ternate untuk segera merevisi rancangan APBD 2017. Jika tidak pihaknya memboikot pembahasan APBD 2017.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR