Ricuh BIJB Kertajati, Komnas Ham Minta Pengukuran Ditunda

"Yang penting adalah tindakan pak gubernur membuat kebijakan untuk membuat pengunduran waktu untuk melakukan pengukuran,"

Jumat, 18 Nov 2016 17:56 WIB

Polisi mengukur tanah untuk pembangunan bandara Kertapati, Majalengka. (Sumber: KPA)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah memperingatkan Gubernur Jawa Barat untuk menunda pengukuran lahan bandara di Majalengka yang berakhir bentrok. Peringatan itu dilayangkan lewat surat Senin lalu.

Sebab,  Anggota Komnas HAM Siti Noor Laila,   menilai ada potensi bentrok antara warga dan aparat. Hal itu dia simpulkan dari penelusuran ke lapangan dan pertemuan dengan bupati pada pekan lalu. Namun, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tidak menunda pengukuran itu sehingga bentrokan pun terjadi.

"Yang penting adalah tindakan pak gubernur membuat kebijakan untuk membuat pengunduran waktu untuk melakukan pengukuran," terangnya kepada KBR, Jumat (18/11/2016) sore.

"Tapi ternyata malah tetap dipaksakan untuk dilakukan pengukuran itu, sehingga ya bentrok tidak bisa dihindari," jelasnya lagi.

Siti juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang  mempercepat pembangunan infrastruktur tapi mengabaikan hak-hak warga setempat. Kata dia, seharusnya pemerintah membuka pintu dialog dengan warga.

"Masyarakat itu hanya ingin diuwong (dianggap) sebagai manusia. Mereka ingin dialog," tambahnya.

Kemarin, warga desa Kertajati Majalengka bentrok dengan polisi ketika   menolak pengukuran lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Polisi menurunkan dua ribuan aparat gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP, untuk menjaga proses pengukuran lahan itu. Warga menduduki sawah untuk menghalangi pengukuran di desanya. Pasca bentrokan kepolisian menahan 6 orang warga.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.