SP3 Karhutla Riau, DPR Didesak Panggil Eks Kapolda

kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Polri,"

Senin, 03 Okt 2016 21:31 WIB

Ilustrasi: Aksi menolak SP3 karhutla di Riau. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Koalisi Anti Mafia Karhutla meminta Panja Karhutla DPR memanggil Kapolda Riau terdahulu untuk menelusuri kejanggalan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi 15 perusahaan di Riau. Sebab, Peneliti organisasi lingkungan ICEL Isna Fatimah menyatakan, Kapolda Riau saat ini berdalih tidak mengetahui prosesnya. Sehingga rapat pertemuan dengan DPR pekan lalu ditunda.

"Kami meminta kepada Panja DPR segera memanggil Polda dan jajarannya yang dulu berproses," tegasnya dalam konferensi pers di Kontras, Senin (3/10/2016) sore.

"Walaupun, kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Kapolri," ungkapnya.

Isna mengatakan, seharusnya Kapolda baru tidak bisa berdalih. Sebab, tanggung jawab kelembagaan tetap melekat meski pejabatnya berganti.

Tahun ini, Kapolda Riau sudah dua kali diganti. Kapolda Dolly Bambang Hernawan menjabat sampai Maret dan telah menerbitkan sejumlah SP3 Karhutla. Penggantinya, Supriyanto, menjabat sampai September kemarin dan juga menerbitkan sejumlah SP3. Kapolda terbaru,  Zulkarnain, dilantik 1 Oktober lalu dan mengaku tidak tahu menahu mengenai proses SP3.

Sementara Koordinator Jikalahari Woro Supartinah mencurigai ada hal yang disembunyikan dalam penggantian Kapolda Riau. Kata dia, ada upaya mengaburkan tanggungjawab.

"Ada apa sih di balik SP3 ini sampai dua kali ganti?" Tanyanya.


Sebelumnya kepolisian Riau menerbitkan SP3 bagi 15 perusahaan. Kepolisian beralasan kasus dihentikan lantaran tanah dalam sengketa atau izin telah dicabut.


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.