SP3 Karhutla Riau, DPR Didesak Panggil Eks Kapolda

kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Polri,"

Senin, 03 Okt 2016 21:31 WIB

Ilustrasi: Aksi menolak SP3 karhutla di Riau. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Koalisi Anti Mafia Karhutla meminta Panja Karhutla DPR memanggil Kapolda Riau terdahulu untuk menelusuri kejanggalan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi 15 perusahaan di Riau. Sebab, Peneliti organisasi lingkungan ICEL Isna Fatimah menyatakan, Kapolda Riau saat ini berdalih tidak mengetahui prosesnya. Sehingga rapat pertemuan dengan DPR pekan lalu ditunda.

"Kami meminta kepada Panja DPR segera memanggil Polda dan jajarannya yang dulu berproses," tegasnya dalam konferensi pers di Kontras, Senin (3/10/2016) sore.

"Walaupun, kita harapannya, secara institusi mereka seharusnya tetap bisa menjawab ya, dan bahkan bisa sampai ke Kapolri," ungkapnya.

Isna mengatakan, seharusnya Kapolda baru tidak bisa berdalih. Sebab, tanggung jawab kelembagaan tetap melekat meski pejabatnya berganti.

Tahun ini, Kapolda Riau sudah dua kali diganti. Kapolda Dolly Bambang Hernawan menjabat sampai Maret dan telah menerbitkan sejumlah SP3 Karhutla. Penggantinya, Supriyanto, menjabat sampai September kemarin dan juga menerbitkan sejumlah SP3. Kapolda terbaru,  Zulkarnain, dilantik 1 Oktober lalu dan mengaku tidak tahu menahu mengenai proses SP3.

Sementara Koordinator Jikalahari Woro Supartinah mencurigai ada hal yang disembunyikan dalam penggantian Kapolda Riau. Kata dia, ada upaya mengaburkan tanggungjawab.

"Ada apa sih di balik SP3 ini sampai dua kali ganti?" Tanyanya.


Sebelumnya kepolisian Riau menerbitkan SP3 bagi 15 perusahaan. Kepolisian beralasan kasus dihentikan lantaran tanah dalam sengketa atau izin telah dicabut.


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

KPK Periksa Marliem, Agus Rahardjo: Dia Tak Mau di-BAP

  • Berikan Remisi 17 Agustus, Pemerintah Klaim Hemat Anggaran Rp 102 Miliar
  • 72 Tahun, Warga 2 Daerah di Aceh Utara Belum Punya Desa Definitif
  • Singapura Luncurkan Bank Donor ASI

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR