Wiranto-Prasetyo Diam soal Pengusutan Kasus Munir, KSP: Wiranto Harus Jelaskan!

"Presiden sudah meminta Wiranto, Jaksa Agung untuk menyelesaikan beberapa kasus HAM. Kalau tidak salah waktu itu ada enam yang dibawa Komnas HAM, termasuk Munir."

Jumat, 08 Sep 2017 20:31 WIB

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di Jakarta, Selasa (22/8/2017). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki enggan menanggapi desakan masyarakat terhadap pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Munir tewas dibunuh dengan racun arsenik pada 7 September 2004. Selama 13 tahun, melewati dua presiden, sejumlah orang divonis penjara. Namun, hingga kini dalang pembunuh Munir belum terungkap.

Teten Masduki mengatakan seharusnya yang menjawab desakan publik itu adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Teten mengatakan Presiden Joko Widodo telah menunjuk Wiranto dan Jaksa Agung Prasetyo untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Munir.

"Sebenarnya waktu itu sudah beberapa kesempatan dibahas, termasuk dalam rapat kabinet. Presiden sudah meminta Wiranto, Jaksa Agung untuk menyelesaikan beberapa kasus HAM. Kalau tidak salah waktu itu ada enam yang dibawa Komnas HAM, termasuk Munir. Seharusnya yang memberi keterangan itu Wiranto. Menolak berkomentar? Enggak boleh itu," kata Teten di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Presiden Joko Widodo menjanjikan penuntasan kasus Munir dan kasus-kasus HAM lain melalui program Nawacita. Namun, hingga kini belum ada titik terang dalam penanganan kasus ini.

Baca juga:


Bungkam

Sejauh ini Menko Polhukam Wiranto menolak menjawab pertanyaan mengenai penyelesaian kasus pembunuhan Munir.

"Mbok ya bicara soal pembangunan , soal teritorial kita yang dijarahin. Kamu bicara sendiri saja, jangan tanya saya," kata Wiranto dengan nada tinggi usai memberi kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Sama seperti Wiranto, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga bungkam mengenai perkembangan penuntasan kasus Munir.

Ia hanya meminta masyarakat menunggu penyelesaian kasus Munir yang belum ada titik terang.

Ia juga meminta semua pihak bersabar terkait dokumen asli hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir yang hingga kini belum terungkap.

"Soal Munir, tanya saja kepada penyidik. Polisi bagaimana? Kan dulu sudah vonis. Kita tunggu saja lah," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jumat (8/9/2017)

Terkait detil perkembangan penuntasan kasus, Prasetyo enggan berkomentar. Ia bahkan tidak menjawab pertanyaan mengenai instruksi Presiden Jokowi yang telah memerintahkan Kejaksaan Agung menuntaskan kasus itu.

Munir Said Thalid adalah aktivis HAM yang tewas diracun saat perjalanan ke Belanda. Kasus ini sempat ditangani dan menetapkan Pokycarpus sebagai tersangka dan satu orang lainnya bebas. Namun belakangan diketahui Polycarpus hanya orang yang disuruh, sementara dalang dari kasus ini belum terungkap

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

Belum Temukan Pelaku Penyiraman Novel, Polisi Klaim Sudah Banyak Kemajuan

  • Dialog Jakarta Papua, Pemerintah Diminta Tak Abaikan Suara ULMWP
  • Dibanding Pekan Lalu, Pasien Difteri di RSPI Meningkat Nyaris Tiga Kali Lipat
  • 7 Narapidana Kabur Usai Potong Teralis Besi Lapas Binjai

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi