Jokowi Segera Temui KPK Bahas RKUHP

Presiden Jokowi mengatakan pertemuan dengan KPK segera dijadwalkan.

Jumat, 22 Jun 2018 06:55 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) usai memberikan keterangan pers terkait terpilihnya Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode tahun 2019-2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6). (Foto: ANTARA/ Widodo S)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo segera bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, KPK meminta bertemu Jokowi untuk membahas masuknya delik korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jokowi mengatakan pertemuan dengan KPK segera dijadwalkan.

"Nanti akan kita atur kalau enggak minggu ini, minggu depan awal," kata Jokowi di Tangerang, Kamis (21/6/2018).

Sebelum Lebaran, Jokowi menjanjikan akan menerima KPK untuk mendengarkan langsung alasan penolakan. Masuknya delik korupsi dikhawatirkan akan memperlemah pemberantasan korupsi.

Jokowi sejauh ini belum bersikap. Dia mengatakan, masih menunggu kajian yang tengah dilakukan Kemenkopolhukam sebelum mengambil keputusan. Menkopolhukam Wiranto sudah pernah mengumpulkan KPK dan Kemenkumham di kantornya. Namun dalam pertemuan itu tidak tercapai kesepakatan apapun.

Baca juga:



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.