Aliansi Perempuan Bali berunjukrasa memperingati Hari Perempuan Internasional, Rabu (08/03). (Foto: KBR/Yulius M.)


KBR, Bali- Peringati Hari Perempuan Internasional puluhan aktivis demo   di depan kantor gubernur Bali.  Aksi dilakukan Mahasiswa Papua, Solidaritas ibu-ibu Ahmadiyah dan Front Mahasiswa Nasional yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Bali.

Retno Dewi dari serikat perempuan Indonesia daerah Bali dalam orasinya mengatakan Bali sebagai daerah tujuan wisata namun kaum buruh atau pekerja banyak yang belum sejahtera. Hal ini disebabkan pekerja dengan sistem kontrak yang dinilai merugikan kaum pekerja. Belum lagi bedanya gaji yang di terima pekerja perempuan dengan laki-laki.

"Peraturan PP No. 78 Tahun 2015 yang isinya bagaimana menentukan kenaikan upah. Peraturan tersebut mengatur bagaimana kenaikan upah tahun 2016 diatur secara nasional dan itu harus dipatuhi oleh pemerintah daerah, gubernur untuk menerapkannya. Tahun 2016 kenaikannya sebesar 11,5 persen dimana kawan-kawan tahu,  itu diterapkan di wilayah Bali kita mendapatkan upah yang sangat minim," ujar Retno dalam aksi di depan kantor gubernur Bali, Rabu (08/03).

Kata dia kenaikan yang dilakukan belum memenuhi kebutuhan kaum pekerja khususnya kaum perempuan. Ia mencontohkan pada kaum buruh ada perbedaan upah yang diterima,  untuk buruh tani laki-laki dibayar 80.000 per hari sementara untuk buruh perempuan dibayar 70.000 per hari.

Dalam pernyataan sikap Aliansi Perempuan Bali menuntut pemerintah mencabut PP 78 tahun 2015, stop politik upah murah, stop perbudakan modern, stop sistem kerja kontrak dan stop sistem Outsourcing.  Aksi berjalan aman yang dijaga puluhan aparat kepolisian.


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!