Presiden Terpilih Filipina Hidupkan Lagi Hukuman Gantung

Ditambah kepastian imunitas bagi dirinya dan pasukan keamanan setelah tidak lagi menjabat.

Senin, 16 Mei 2016 08:59 WIB

Rodrigo Duterte, presiden terpilih Filipina (Foto: BBC)

Rodrigo Duterte, presiden terpilih Filipina (Foto: BBC)

KBR – Presiden terpilih Filipina Rodrigo Duterte berjanji akan mengembalikan hukuman mati dengan cara digantung. Ia juga akan memberikan izin kepada pasukan keamanan untuk menembak mati para pelaku kejahatan terorganisir dan mereka yang menolak penangkapan.

Selain itu, ia juga memastikan ada imunitas atau kekebalan hukum atas dirinya dan pasukan keamanan setelah tidak  menjabat.

Hukuman mati di Filipina sebetulnya sudah dihapus pada 2006 lalu ketika Filipina dipimpin oleh Presiden Gloria Arroyo.

Kebijakan yang kontroversial ini adalah salah satu kebijakan terakhir yang dikeluarkan Duterte, yang akan segera menjalankan tugasnya sebagai Presiden Filipina. Sebelumnya, ia menetapkan batas waktu jam 2 pagi untuk minum alkohol di area public. Ia juga melarang anak-anak untuk jalan sendirian di malam hari. Jika ada anak yang kedapatan berada di jalanan pada malam hari, maka orangtua anak tersebut akan ditangkap dan dipenjara karena ‘pengabaian’.

Salah satu yang dianggap sebagai kunci sukses kampanye Duterte untuk memenangkan Pemilu di Filipina adalah janjinya untuk menghapus kejahatan dalam waktu 3-6 bulan setelah terpilih. Duterte berjanji untuk 'menghabisi' puluhan ribu pelaku kejahatan.

Ketika masih menjadi Walikota Davao, Duterte dikenal dengan nama julukan “The Punisher” (Sang Penghukum) karena rekornya menekan jumlah kriminalitas di kota tersebut. Lebih dari 1000 pelaku kejahatan dibunuh oleh pasukan keamanan Davao di bawah kepemimpinannya. Human Rights Watch pada 2015 lalu menyebut Duterte sebagai ‘walikota pasukan pembunuh’ karena apa yang dilakukannya di Davao. (The Guardian, BBC) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPK Mulai Kerjakan Berkas Korupsi e-KTP Setya Novanto

  • Musim Kemarau BPBD Situbondo Waspada Bencana Kebakaran Hutan
  • Tujuh Orang Tewas akibat Crane Ambruk di Cina
  • Rumor Transfer Neymar Bikin Manajer Liverpool Heran

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.