Pidato di Mabes TNI, Jokowi Tegaskan Tak akan Minta Maaf pada PKI

" "Tapi ini ada isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI. Tidak ada," "

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo   menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pidato dihadapan Tentara Nasional Indonesia pada acara buka puasa bersama di pelataran Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta.

Kata dia, alasan penegasan ini dikarenakan masih maraknya isu yang beredar di masyarakat menyebutkan pemerintah akan meminta maaf ke PKI.

"Saya ingin meluruskan isu-isu yang ada, karena kita ini sering sekali mendengar berseliweran isu-isu. Gosip-gosip yang ini perlu saya luruskan. Tahun yang lalu juga sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI. Tidak ada," ujarnya saat memberikan pidato dihadapan Tentara Nasional Indonesia pada acara buka puasa bersama di pelataran Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (27/06).

Kata dia, hal sama juga sudah ia sampaikan kepada berbagai pihak. Misalnya kata dia kepada PP Muhammadiyah, PB NU, dan tokoh-tokoh ulama, masyarakat, termasuk saat Hari Kesaktian Pancasila lalu.

"Sebetulnya sudah berkali-kali saya sampaikan bertemu dengan PP Muhamadiyah saya smpaikan, bertemu dengan PBNU juga saya sampaikan, bertemu dengan tokoh masyarakat dan ulama juga sudah saya sampaikan termasuk saat upacara peringatan hari kesaktian Pancasila di Lubang Buaya setahun yang lalu juga sudah saya katakan," ujarnya.

Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab terkait masalah tersebut. Pasalnya kata dia, jangan sampai Bangsa Indonesia terhambat perkembangannya hanya karena isu-isu seperti itu.

"Tapi sekali lagi ada yang menggoreng-goreng isu-isu seperti itu. Tapi muncul lagi gosip-gosip dan isu seperti itu, sudah jangan dengarkan. Yang paling penting bagi saya adalah melangkah ke depan, melangkah ke masa depan dan kita juga tidak mengingkari memang ada saat-saat ketegangan dalam perjalanan sebuah bangsa dan negara. Tetapi untuk menyongsong masa depan agar lebih baik agar peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi oleh sebab itu kita harus merajut kebersamaan merajut persatuan untuk membangun bangsa ini. Untuk menjadi bangsa yang siap berkompetisi bangsa yang maju bangsa yang memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya," ujarnya. 

Teritorial

Pemerintah memastikan akan tetap mempertahankan satuan teritorial TNI yang tersebar di seluruh tanah air. Presiden Joko Widodo mengatakan, Pemerintah tidak akan membubarkan atau menutup satuan yang ada.

"Pertama tentang satuan teritorial, perlu saya tegaskan bahwa saya berkeyakinan bahwa satuan teritoiral tetap sangat dan sangat penting untuk dipertahankan keberadaanya," ujarnya saat memberikan pidato dihadapan Tentara Nasional Indonesia pada acara buka puasa bersama di pelataran Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta.

Kata dia, keberadaan satuan teritorial seperti Babinsa, Koramil, Korem, dan Kodam sangat perlu dan penting sebagai deteksi dini terhadap ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Satuan itu juga kata dia, berfungsi untuk menjaga negara dari gangguan keamanan dalam negeri kita.

"keberadaannya sebagai deteksi dini terhadap ancaman-ancaman, terhadap negara kita. Deteksi dini adanya potensi ancaman terhadap bangsa dan negara. Ancaman terhadap keutuhan NKRI dan gangguan keamanan di dalam negeri kita," ujarnya.

Kata dia, alasan penegasan terkait hal tersebut karena adanya isu permintaan kepada Pemerintah untuk menghapus satuan teritori seperti Babinsa, Koramil, Korem, dan Kodam di daerah karena dianggap tidak berfungsi sama sekali.

"Memang ada kajian akademik sebagai masukan sebagai pendapat dan bahan pertimbangan, tapi sekali lagi  saya sampaikan saya memilih untuk tetap mempertahankan satuan tritorial TNI," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

• permintaan maaf
• Presiden Jokowi
• teritorial